“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik. Dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” ujarnya.
Ia tidak menampik kemungkinan ada sejumlah daerah yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Namun, menurutnya informasi tersebut harus disampaikan secara transparan agar tidak muncul opini negatif yang menyamaratakan semua daerah.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik, sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” kata Dedi.
Opini Negatif Bisa Rugikan Daerah Berkinerja Baik
Dedi menilai, opini bahwa seluruh daerah menahan belanja untuk mengejar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) berpotensi merugikan pemerintah daerah yang sebenarnya telah bekerja dengan baik.
“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daya dukung fiskal mereka menurun dan ini berdampak buruk bagi pembangunan,” tuturnya.
Karena itu, Dedi menyarankan pemerintah pusat untuk secara terbuka mengumumkan daerah-daerah yang belum membelanjakan anggarannya dengan baik.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
