BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Air tidak hanya menjadi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan sumber daya penting yang harus dikelola dengan adil, bijaksana, dan berkelanjutan. Berdasarkan mandat dari Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sumber daya air (SDA) dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut adalah melalui penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA). Mekanisme ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa seluruh air permukaan — termasuk mata air, sungai, dan danau — merupakan bagian dari kekayaan negara dan penggunaannya wajib memberikan kontribusi untuk pengelolaan serta pelestariannya.
Dalam praktiknya, Perum Jasa Tirta II (PJT II) menerapkan BJPSDA kepada pengguna manfaat air melalui kerja sama yang disepakati, mencakup seluruh wilayah operasionalnya. Para pengguna manfaat air diwajibkan membayar BJPSDA setiap bulan, disesuaikan dengan volume air yang digunakan.
Plt Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Dikdik Permadi Yoffana, menegaskan bahwa kontribusi melalui BJPSDA tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan penting bagi berbagai kegiatan pengelolaan SDA yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kegiatan tersebut meliputi operasi, pemantauan dan pemeliharaan SDA dari hulu hingga hilir, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, pemantauan kualitas air, hingga pengelolaan sistem informasi SDA yang merupakan bagian dari penerapan smart water operation management,” urainya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
