BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap melakukan pembenahan besar pada pola pemanfaatan ruang wilayah. Upaya ini akan dijalankan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna memastikan perencanaan pembangunan berjalan lebih tertata dan terkoordinasi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa langkah tersebut mendapat respons serius dari pemerintah pusat, khususnya ATR/BPN. Menurutnya, penyesuaian tata ruang menjadi krusial agar kebijakan antara tingkat provinsi dan daerah tidak saling tumpang tindih.
Ia menekankan pentingnya keseragaman arah kebijakan agar pembangunan di kabupaten dan kota tidak bertabrakan dengan rencana induk provinsi.
"Sehingga nanti tidak terjadi di perbedaan antara kabupaten kota dengan provinsi. Jadi klop. Nanti kabupaten kota tinggal mengikuti dari tata ruang induk provinsi," ujar Dedi usai Rapat Koordinasi Tata Ruang dan Pertanahan di Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (18/12/2025).
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa penataan ulang ini tidak semata soal pembangunan fisik, melainkan juga menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Beberapa kawasan strategis akan menjadi fokus pengamanan dalam kebijakan tata ruang terbaru.
"Orientasi tata ruang kita itu adalah satu melindungi kawasan hutan. Dua melindungi areal pesawahan. Ketiga melindungi daerah-daerah sumber air, rawa-rawa dan daerah aliran sungai. Ini titik pokoknya," tuturnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
