JAKARTA, iNewsBandungraya.id – Ketegangan antara kaum buruh dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai puncaknya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, melontarkan kritik pedas terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang dituding lebih sibuk memoles citra di media sosial demi tiket Pilpres 2029 ketimbang membereskan urusan upah buruh.
Said Iqbal menilai langkah KDM dalam merespons polemik Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) hanyalah panggung sandiwara. Ia menyoroti kebiasaan Gubernur yang sering melakukan siaran langsung (live) di media sosial saat dikritik, namun diduga menghapus komentar-komentar negatif dari masyarakat.
"Stop pencitraan. Enough is enough. Jangan gunakan media sosial hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh," tegas Said Iqbal dengan nada tinggi dalam keterangan persnya.
Tudingan KSPI tidak berhenti di situ. Said Iqbal menyebut bahwa setiap penilaian objektif dari buruh selalu dijawab dengan kebohongan. Lebih jauh, ia mencurigai aksi "politik konten" ini sengaja dilakukan karena nama KDM mulai digadang-gadang masuk dalam bursa calon Presiden pada 2029 mendatang.
Persoalan utama yang memicu kemarahan buruh adalah konsistensi kebijakan Gubernur yang secara sepihak mengubah nilai UMSK di 19 kabupaten/kota, padahal angka tersebut sudah direkomendasikan oleh para bupati dan wali kota. Said Iqbal mengingatkan bahwa Jawa Barat adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara yang nasib buruhnya tidak boleh dipermainkan demi kepentingan politik.
KSPI kini mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengembalikan nilai UMSK di 19 wilayah tersebut tanpa pengurangan sedikit pun. Mereka juga menuntut agar penggunaan media sosial sebagai tameng untuk membela kebijakan yang merugikan buruh segera dihentikan.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
