Saat ini, ujar Yudi, banyak bangunan bersejarah di Kota Bandung hilang tergusur oleh pembangunan. Salah satunya adalah kolam renang Tjihampelas.
"Ketika kolam renang Tjihampelas hilang, banyak orang bertanya-tanya. Apalagi ketika Bandung tidak memiliki kebun binatang," ujarnya.
Yudi mencontohkan, anak-anak kecil selama ini hanya melihat binatang seperti gajah, jerapah, atau satwa besar lain di televisi atau buku.
"Mereka baru bisa melihat satwa itu secara langsung di kebun binatang. Saya pikir akan ada gelombang protes dari masyarakat karena kita pernah kehilangan kolam renang Tjihampelas," tutur Yudi.
Pemkot Bandung Masih Bahas Nasib Kebun Binatang
Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan, Pemkot Bandung membahas tiga opsi terkait nasib Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo.
"Sampai saat ini, pembahasan belum menghasilkan keputusan final. Ini masih dalam pembicaraan ya," kata Wali Kota Bandung.
Farhan menjelaskan, salah satu pertimbangan utama opsi ketiga muncul adalah target Pemkot Bandung untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau hingga dua kali lipat.
Sementara, ujar Farhan, kompleksitas pengelolaan Bandung Zoo tidak bisa dilepaskan dari status kewenangan yang terbagi.
Secara aset, lahan kebun binatang dimiliki oleh Pemkot Bandung. Namun satwa di dalamnya, terutama yang dilindungi, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Kementerian Kehutanan.
Sedangkan aspek konservasi dan kehutanan disupervisi oleh Pemprov Jabar.
“Satwa-satwa dilindungi itu merupakan titipan dari negara. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan tiga level pemerintah,” ujarnya.
Saat ini, tutur Farhan, pengelolaan kawasan dilakukan bersama dengan Pemkot Bandung sebagai pemegang aset, Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan Jabar sebagai pengawas, dan pemerintah pusat yang menanggung 100 persen biaya pakan satwa.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait
