BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menekankan pentingnya percepatan transisi energi yang berkeadilan sebagai fondasi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060, bahkan bisa lebih cepat. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk secara bertahap memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ketua Umum METI, Zulfan Zahar, menekankan bahwa langkah ambisius ini harus dibarengi strategi yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, agar transisi energi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.
“Kami berpikir bahwa transisi energi ini harus betul-betul dikawal sesuai dengan niat baiknya. Presiden sangat konsen terhadap transisi energi ini, dan dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen, salah satu driver utamanya justru adalah transisi energi,” ungkap Zulfan dalam acara Bincang Energi sekaligus peluncuran program METI Energi Muda, di Bandung, Jumat (30/1/2026).
Zulfan menjelaskan, proses peralihan energi akan berlangsung panjang. Fase transisi diproyeksikan sekitar satu dekade menggunakan gas, sebelum akhirnya sepenuhnya mengandalkan energi baru terbarukan (EBT).
“Dari situ kita bisa menghitung berapa green jobs yang bisa dihasilkan, bagaimana ekonomi sirkular bisa tumbuh, dan bagaimana daerah-daerah ikut bergerak,” tambahnya.
Namun, Zulfan memperingatkan bahwa peluang besar ini hanya bisa dimanfaatkan bila generasi muda memahami sepenuhnya perannya. Menurutnya, tanpa kesiapan SDM yang memadai, agenda transisi energi berisiko gagal di tengah jalan.
“Kami tidak ingin pestanya sudah dimulai, tetapi kita hanya menjadi penonton. Generasi muda harus paham apa itu transisi energi dan apa itu energi terbarukan yang akan dibangun,” tegasnya.
Melalui program METI Energi Muda, Zulfan berharap muncul generasi muda yang memiliki wawasan, keberanian, dan kemampuan menawarkan solusi nyata di sektor energi.
“Kami tidak membatasi kuota. Semakin banyak anak muda yang terlibat semakin baik. Ini opportunity yang harus dijaga bersama oleh semua stakeholder,” ujar Zulfan.
Selain itu, METI menyoroti pentingnya perbaikan ekosistem regulasi dan perizinan. Zulfan menekankan, percepatan energi terbarukan harus diiringi kepastian hukum, termasuk penyesuaian Perpres 112, penyempurnaan mekanisme pengadaan, dan percepatan pengesahan UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
“Izin lingkungan seharusnya menjadi syarat utama dalam pengadaan. Jangan sampai ada pengembang yang sudah mendapatkan PPA tetapi belum memiliki izin lingkungan. Ini berpotensi menimbulkan longsor, pembalakan hutan, atau bencana lainnya,” katanya.
Zulfan juga mengakui adanya pencabutan izin beberapa proyek pembangkit EBT, seperti PLTA. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu dipandang sebagai upaya memperbaiki tata kelola sektor energi.
“Kami berharap ke depan investasi, baik nasional maupun asing, benar-benar patuh terhadap izin lingkungan dan tata cara konstruksi yang benar,” imbuhnya.
Mengenai potensi wilayah, Zulfan menyoroti Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang menjanjikan untuk pengembangan energi terbarukan, terutama dari sumber air dan angin.
“Potensi PLTA sangat besar, begitu juga energi angin. Bahkan di wilayah pesisir Jawa Barat, potensi anginnya sangat menjanjikan,” ujarnya.
Menanggapi anggapan bahwa energi terbarukan mahal, Zulfan menekankan bahwa biaya energi sangat bergantung pada lokasi dan karakter wilayah.
“Biomassa di Pulau Buru lebih murah dari diesel. PLTS di Nusa Penida juga jauh lebih murah dibandingkan diesel. Jadi mahal itu harus dibandingkan dengan apa dan di mana,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberagaman karakter wilayah Indonesia justru menjadi kekuatan dalam membangun sistem energi yang adil dan berkelanjutan.
“Di situlah keindahan Indonesia,” pungkas Zulfan.
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
