Dari sisi kebijakan, Maulana menilai proyek revitalisasi ini belum memiliki dasar perencanaan yang kuat. Ia menyebut program tersebut belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain itu, sumber pendanaan proyek juga disebut masih menunggu anggaran perubahan, yang menurutnya menimbulkan ketidakpastian.
Kondisi ini dinilai kontras dengan masih banyaknya program prioritas yang belum terealisasi, termasuk bantuan pendidikan seperti dana BPMU.
Minta Kajian Lebih Mendalam
Maulana pun meminta agar pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum melanjutkan proyek tersebut.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berbasis pada analisis yang matang, bukan sekadar keinginan atau instruksi semata.
“Kebijakan publik harus berbasis kajian komprehensif,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, ia kembali mengingatkan agar pemerintah mendahulukan program yang memiliki urgensi tinggi dibandingkan proyek yang bersifat estetika.
“Dahulukan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
