BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Suasana mencekam menyelimuti Kampung Parakan Panjang, Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor, pada Senin (4/5/2026). Di bawah langit yang mendung pekat, suara gemuruh air yang menghantam bebatuan sungai terdengar lebih nyaring dari biasanya. Kali Cipamingkis, yang membelah wilayah tersebut, tidak lagi sekadar mengalir tenang, melainkan telah berubah menjadi arus cokelat yang ganas dan meluap hingga mendekati pemukiman warga.
Kondisi ini terekam jelas dalam sebuah video unggahan akun TikTok @azkiaaaastecu pada hari yang sama. Dalam video tersebut, seorang warga setempat meluapkan kekhawatiran yang mendalam sembari menunjuk ke arah sungai yang sudah meluap hebat. Kondisi ini secara resmi dikategorikan sebagai Siaga 1, yang berarti bahaya besar sudah di depan mata.
Jeritan dari Bantaran Sungai: "Mana Atensimu, Pak Dedi?"
Dalam rekaman tersebut, nampak jelas bagaimana air sungai sudah mulai menggerus tepian yang berbatasan langsung dengan sawah dan jalan desa. Warga dalam video itu secara terang-terangan menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menagih perhatian dan langkah nyata yang selama ini dinilai sangat lambat.
"Pak Dedi, coba ini Pak Dedi, tolong atensinya. Ini kami di Kampung Parakan Panjang semakin terancam oleh erosi Kali Cipamingkis yang kian hari kian parah setiap curah hujan tinggi," ujar pria dalam video tersebut dengan nada getir.
Kritik ini bukan tanpa alasan. Luapan Kali Cipamingkis di Sukamakmur bukanlah fenomena baru, namun penanganannya dinilai hanya bersifat reaktif dan tambal sulam. Warga merasa ditinggalkan di tengah ancaman bencana yang setiap saat bisa menghanyutkan harta benda, bahkan nyawa mereka.
Pembangunan Pariwisata vs. Kelestarian Ekologis
Satu poin krusial yang diangkat dalam narasi tersebut adalah dugaan kerusakan ekosistem di hulu sungai. Warga menyoroti masifnya pembukaan lahan di area perbukitan untuk dijadikan tempat wisata baru. Pohon-pohon ditebang, dan resapan air berkurang drastis, yang berdampak langsung pada debit air sungai saat hujan turun.
Kritik tajam pun diarahkan kepada Gubernur Dedi Mulyadi terkait kebijakan izin lingkungan di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi dianggap lebih memprioritaskan "estetika pariwisata" dan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keselamatan ekologis jangka panjang bagi warga yang tinggal di hilir.
Pembangunan yang tidak terkendali di daerah resapan air Bogor Timur ini dianggap sebagai "bom waktu" yang kini mulai meledak. Gubernur Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal dengan citra peduli lingkungan dan kearifan lokal, kini ditantang untuk membuktikan komitmennya. Apakah retorika tentang "Jabar Juara" juga mencakup juara dalam melindungi warga pinggiran dari ancaman banjir bandang?
Potret Kegagalan Mitigasi Bencana
Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Sukamakmur, secara topografi memang rawan bencana. Namun, status Siaga 1 yang terus berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana di tingkat provinsi. Berikut adalah beberapa poin kegagalan yang disorot oleh para pengamat lingkungan:
Lambatnya Normalisasi Sungai: Proyek penguatan tebing dan normalisasi Kali Cipamingkis seringkali terhambat oleh birokrasi dan anggaran yang tidak kunjung cair.
Lemahnya Pengawasan Lahan: Izin-izin pembangunan vila dan tempat wisata di area konservasi seolah melenggang tanpa evaluasi ketat terkait dampak hidrologisnya.
Respon Darurat yang Minim: Warga merasa bantuan atau tindakan pencegahan baru muncul setelah media massa menyoroti atau setelah terjadi kerusakan parah.
Desakan untuk Langkah Nyata
Kondisi di Kampung Parakan Panjang saat ini memerlukan lebih dari sekadar kunjungan kerja atau unggahan di media sosial. Warga membutuhkan penguatan tanggul permanen, reboisasi masif di area hulu, dan moratorium izin pembangunan di kawasan rawan bencana.
Jika Gubernur Dedi Mulyadi tidak segera mengambil langkah ekstrem untuk membenahi manajemen sungai dan lingkungan di Bogor Timur, maka luapan Kali Cipamingkis ini akan terus menjadi hantu yang menakutkan bagi warga Sukamakmur. Bencana ini bukan sekadar faktor alam, melainkan akibat dari kebijakan yang abai terhadap keselamatan lingkungan demi kepentingan investasi.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Akankah suara dari pelosok Sukamakmur ini didengar, ataukah hanya akan dianggap sebagai angin lalu bersama derasnya arus Kali Cipamingkis?
Editor : Agung Bakti Sarasa
Artikel Terkait
