Menanggapi tenggat waktu 18 hari yang diberikan BEM SI, Prasetyo menilai tidak semua persoalan dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pihak tertentu. Menurutnya, perbaikan ekonomi membutuhkan langkah yang berkelanjutan dan tidak bisa dicapai secara instan.
"Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu," tegas Prasetyo.
Meski demikian, ia memahami ultimatum tersebut lahir dari semangat mahasiswa yang ingin melihat kondisi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Prasetyo menilai semangat tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang saat ini juga terus bekerja untuk memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai potensi gejolak politik memang selalu ada dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya sebuah gerakan massa besar tidak akan muncul tanpa alasan mendasar yang kuat. Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang dapat memicu ketidakstabilan politik, yakni daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik.
Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kemampuan untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali. Karena itu, berbagai seruan aksi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini.
Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi modal utama untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
