Dia juga meminta masyarakat tidak mengaitkan peringatan Milangkala Tatar Sunda dengan dukungan pemerintah terhadap perubahan nama provinsi.
"Saya kira tidak ada kaitannya. Jangan diartikan bahwa peringatan Milangkala Tatar Sunda berarti pemerintah ingin mengganti nama Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Di sisi lain, Buky mengakui usulan itu muncul dari keinginan sebagian masyarakat untuk memperkuat identitas budaya Sunda yang memiliki akar sejarah panjang. Namun, aspirasi tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi Jawa Barat sebagai provinsi yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang.
"Sunda punya akar sejarah yang panjang dan keinginan menjaga identitas itu patut diapresiasi. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan Jawa Barat sebagai provinsi yang terbuka dan majemuk," katanya.
Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mencuat dalam audiensi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama komunitas pengkaji pergantian nama provinsi yang terdiri atas akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).
Audiensi yang dihadiri perwakilan seluruh fraksi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk membawa aspirasi pergantian nama Provinsi Jawa Barat ke tahap pembahasan melalui mekanisme legislasi.
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
