BANDUNG,iNews BandungRaya.id - Ketua Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) Eka Santosa menyerahkan hasil rekomendasi Saresehan KKJB ke Ahmad Heryawan.
Acara Saresehan KKJB digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan HUT ke-81 Pemprov Jabar, di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026). Adapun Ahmad Heryawan (Aher) direncanakan hadir sebagai nara sumber namun berhalangan karena ada agenda di Jakarta.
Pertemuan antara Eka Santosa dan mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut sebagai tindak lanjut komitmen dan amanat dari peserta Saresehan KKJB yang menjadi poin-poin rekomendasi bersama.
Rekomendasi dan kesimpulan Saresehan KKJB yang dihadiri oleh puluhan perwakilan tokoh dan aktivis di Jawa Barat itu salah satunya adalah mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar mempertimbangkan Ahmad Heryawan untuk diberi kepercayaan menjadi pembantu presiden di kabinet mewakili masyarakat Jawa Barat.
Pertimbangan tersebut atas dasar penilaian kinerja Ahmad Heryawan selama 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat yang tanpa catatan hukum. Serta memperoleh segudang prestasi yang beliau raih yaitu penghargaan dari pemerintah.
Disamping prestasi nyata lainnya yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan dalam segala aspek sosial, pendidikan, maupun pembangunan sarana pendidikan, dan infrastruktur.
"Agar tidak dipandang basa-basi politik atau sekadar main-main, saya selaku Ketua KKJB mendapat amanat dari pengurus dan pendukung KKJB untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Pak Ahmad Heryawan langsung," kata Eka dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).
Eka juga menyampaikan, permohonan maaf dari Ahmad Heryawan yang tidak bisa hadir dalam Saresehan KKJB. Sekaligus memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya sebagai nara sumber dalam acara tersebut.
Yakni dikarenakan ada dua agenda di DPR RI yang mendadak dan tidak bisa diwakilkan sehubungan dengan awal masa sidang setelah reses.
Di antaranya Rapat Pimpinan DPR dan adanya serah terima atau penggantian Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR dari unsur Fraksi Golkar yang juga dihadiri oleh pimpinan DPR RI.
"Jadi beliau sebagai Ketua BAM tidak dimungkinkan untuk tidak hadir karena memimpin acara Badan Aspirasi Madyarakat tersebut," tuturnya.
Seperti diketahui kegiatan Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang digagas sejumlah tokoh dan aktivis Jawa Barat, menjadi ajang diskusi yang mengupas berbagai persoalan pembangunan di Jawa Barat dan napak tilas para pemimpinnya, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat dan Kemerdekaan RI ini, dihadiri oleh para tokoh dan aktivis perwakilan di Jawa Barat dari beragam profesi dan organisasi.
Seperti Mantan Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanagara, Aktivis Budaya dan Lingkungan Sunda Dadang Hermawan (Mang Utun), Budayawan Karawang Nace Permana, Direktur HU Pikiran Rakyat Tia Yuniarti beserta jajaran, dan sejumlah tokoh lainnya.
Adapun nara sumber dari kegiatan ini adalah Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha dan Ketua KKJB, Eka Santosa dengan moderator mantan pimpinan DPRD Jabar, Komarudin Taher.
Beberapa isu yang menjadi sorotan adalah terkait gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pasalnya sebagai orang nomor satu di Jawa Barat, gubernur yang kerap disapa KDM tersebut terkesan one man show dalam kepemimpinannya sehingga terkesan seperti "King" atau raja.
Tidak hanya itu, adanya defisit anggaran Pemprov Jawa Barat pada APBD Jabar 2026 sebesar 5,7 triliun dalam waktu enam bulan terakhir, juga menjadi pertanyaan. Mirisnya di tengah keterbatasan dan defisit anggaran, Gubernur Jawa Barat justru tetap menyalurkan dana hibah ke instansi vertikal senilai lebih dari Rp2,6 triliun.
Kemudian, saresehan ini menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat dibangun melalui perjuangan serta peradaban yang luhur dan bersendikan pada tata nilai budaya yang diabadikan dalam lambang Pemerintahaan Provinsi Jawa Barat dengan moto 'Gemah Ripah Repeh Rapih'.
Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota Negara RI dengan jumlah penduduk terbanyak kurang lebih 50 juta dan 27 Kabupaten /Kota, dengan jumlah pemilih sekitar 35 juta, sudah selayaknya mendapat perhatian lebih secara proporsional dari pemerintah pusat.
Warisan tradisi sejarah pemerintahan di Jawa Barat bahwa setiap mantan Gubernur Jawa Barat pada periode sebelumnya (sebelum reformasi) selalu diberi penghormatan beserta tanggung jawab dalam memberikan konstribusi pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.
Pada konteks tersebut maka KKJB mengusulkan Tokoh Jawa Barat Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat Periode 2008 - 2018) yang sukses memimpin Jawa Barat selama dua periode untuk menjadi salah satu pembantu presiden mewakili warga Jawa Barat.
Sebagai sebuah evaluasi dan renungan tentang kepemimpinan Provinsi Jabar saat ini KKJB menilai serta melihat dengan seksama bahwa pengelolaan Pemerintahan Jawa Barat terkesan serampangan sehinga terjadi distorsi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan.
Kondisi ini merupakan sebuah anomali pada tata kelola pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi defisit anggaran pada APBD Jabar 2026 sebesar 5,7 triliun dalam waktu enam bulan terakhir. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
