BANDUNG,iNews BsndungRaya.id - Program car free day (CFD) yang digagas Pemkot Bandung di kawasan Dago dan Buahbatu menuai sorotan tajam.
Pasalnya untuk melaksanakan program tersebut, Pemkot Bandung harus merogoh kocek cukup dalam dari APBD senilai kurang lebih Rp2,7 miliar.
Ironisnya besaran alokasi anggaran tersebut justru jadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menemukan ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya.
Atas dasar hal tersebut, elemen komunitas warga Buah Batu Corps (BBC) menilai Pemkot Bandung melalui Wali Kota, Muhammad Farhan harus mengkaji ulang dan mengevaluasi program tersebut.
"Temuan BPK RI terkait anggaran program CFD ini sangat disesalkan, karena sebelumnya selama 10 tahun CFD khususnya di Buahbatu yang dikelola kami secara mandiri, tidak ada sepeser pun uang Pemkot yang dikucurkan," kata Ketua Umum Pimpiman Pusat Komunitas BBC, Bagus Machdiantoro kepada wartawan di kompleks Buahbatu Regency Blok A2 No 1, Kota Bandung, Kamis (10/9/2026).
Pihaknya menilai pelaksanaan CFD perlu dikaji untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan. Serta memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Penggunaan APBD Pemkot Bandung harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Terlebih anggaran yang digelontorkan untuk program CFD dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.
"Saya rasa bukan hanya soal anggaran, tapi juga pelaksanaan, dan penyelenggaraannya," sambung Bagus yang didampingi Sekjen Irvan Barki Irawan.
Ia mencontohkan, dulu CFD di Buahbatu saat dikelola secara mandiri oleh komunitas warga BBC sejak 2011 pada saat era Wali Kota Dada Rosada sampai sebelum COVID-19, digelar sebulan empat kali, namun sekarang hanya dua kali.
Kemudian ada sekitar 500 pedagang yang terlibat, tidak ada pungutan dan hanya partisipasi uang kebersihan, sekitar Rp2 ribu sampai Rp10 ribu. "Sekarang, khususnya CFD di Buahbatu, hidup segan mati pun tak mau, karena banyak UMKM yang mengeluh," ujarnya.
Oleh sebab itu pihaknya mendorong Pemkot Bandung menjadikan temuan BPK RI sebagai bahan evaluasi untuk menentukan keberlanjutan dan perbaikan program CFD di kawasan Dago dan Buahbatu.
Pemkot Bandung diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alokasi serta penggunaan anggaran CFD, termasuk tindak lanjut atas temuan BPK tersebut.
Sehingga, lanjut Bagus, ada indikasi upaya CFD Buahbatu dipisahkan dengan komunitas warga BBC, sehingga warga lokal menjadi asing di tempatnya sendiri. Pihaknya pun telah menyurati ke Wali Kota dan Dinas Perhubungan untuk beraudiensi, akan tetapi hingga kini tidak ada respons.
"Berkaca dari hal itu kami meminta agar kembalikan CFD Buahbatu pada prinsip partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas lokal, cabut Keputusan Walikota Bandung no:551/Kep.111-Dishub/2023 Tanggal 16 Januari 2023, serta usut dan tindaklanjuti secara menyeluruh dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah dari CFD berdasarkan temuan BPK RI," tegasnya.
Sementara itu Bidang Hukum Pusat Komunitas BBC R Aji Rio Oktario SH menambahkan, selama 10 tahun CFD Buahbatu dikelola komunitas warga BBC tidak ada anggaran satu rupiah pun dari Pemkot Bandung yang masuk. Namun kegiatan CFD berjalan lancar, semarak, dan UMKM lokal terberdayakan.
Jadi harus ada kajian secara menyeluruh kemana alokasi anggaran CFD dari Pemkot Bandung dikucurkan. Jangan sampai dialokasikan untuk yang tidak penting mengingat kondisi keuangan saat ini sedang tidak baik.
Dirinya juga meminta kepada Wali Kota Bandung memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban ke publik mengenai pernyataan bahwa anggaran penyelenggaraan CFD digunakan untuk menggaet warga sekitar dan komunitas.
"Harus dipertegas dulu itu komunitas mana? di Bandung ini banyak komunitas, dan Buahbatu itu identik dengan komunitas warga BBC. Kami masih menunggu penjelasannya, karena komunitas kami jadi tersudutkan," ucapnya seraya menyebutkan belum akan mengambil langkah hukum meski nama komunitas warga BBC merasa dicemarkan. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
