BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Keracunan makanan yang diduga dari Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Peristiwa itu erjadi di SDN Garuda, Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, KBB, selama dua hari berturut-turut yakni Selasa dan Rabu (29–30/9/2026).
Akibatnya tercatat ada 18 siswa mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG yang disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jambudipa 1.
Hal ini membuat orang tua dan pihak sekolah khawatir karena kasus dugaan keracunan makanan MBG dari SPPP Jambudipa 1 sebelumnya juga pernah terjadi beberapa waktu lalu.
"Kejadiannya dua hari berturut-turut, hari pertama ada 10 siswa mengeluh sakit kenudian hari kedua (kemarin) ada 8 siswa lagi mengeluh sakit," terang Kepala SDN Garuda, Apud Sukirman, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, salah satu siswa sempat mengalami sesak napas dan harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Lembang untuk penanganan lebih lanjut.
Saat ini kondisi seluruh siswa dilaporkan berangsur membaik. Siswa yang dirawat di rumah sakit pun sudah diperbolehkan pulang dalam waktu kurang dari 24 jam.
"Kami sempat khawatir dan langsung membawa siswa ke Puskesmas sampai jam 8 malam, alhamdulillah masih ada petugas yang berjaga dan langsung ditangani," sambungnya.
Dikatakannya, sebagian dari mereka telah kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) pada Kamis pagi. Meskipun jam sekolah dipersingkat karena siswa dipulangkan pukul 10.00 WIB.
Pihaknya tidak memungkiri kekhawatiran muncul lantaran insiden serupa telah terjadi sebelumnya pada dapur SPPG Jambudipa 1 yang sama.
Atas pertimbangan itu sekolah mengundang pengelola dapur, wali murid yang anaknya terdampak, serta perwakilan kepolisian dari Polsek Cisarua untuk duduk bersama mencari kejelasan dan bentuk pertanggungjawaban.
Sementara untuk penyebab pasti keluhan kesehatan belum dapat dipastikan. Hasil pemeriksaan laboratorium maupun penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat masih ditunggu.
"Semoga persoalan ini segera diselesaikan secara transparan, agar program yang digagas pemerintah pusat tetap dapat berjalan baik dan dipercaya masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana
Artikel Terkait
