BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Nurul Arifin menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Sabtu (24/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, persoalan data desil kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama.
Nurul menekankan pentingnya pembenahan dan pemutakhiran data masyarakat agar berbagai program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, keakuratan data menjadi salah satu faktor penting bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bantuan di bidang kesehatan dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Nurul pun mengimbau masyarakat agar tidak malu atau gengsi untuk mengecek maupun memperbarui data kependudukan dan kesejahteraan.
“Jangan malu-malu, karena itu hak kita. Kalau program bantuan sudah tersedia, tetapi tidak terserap oleh masyarakat yang berhak, tentu sangat disayangkan,” ujarnya.
Persoalan desil kesejahteraan turut menjadi pembahasan dalam kegiatan reses tersebut. Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penentuan sasaran program bantuan.
Karena itu, kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat perlu mendapat perhatian agar warga yang memenuhi kriteria dapat memperoleh akses terhadap program bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah warga turut mengeluhkan persoalan penentuan desil penerima bantuan. Selain itu, masyarakat menyampaikan kebutuhan kendaraan untuk mendukung pengangkutan sampah di lingkungan mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Nurul yang juga Anggota Komisi 1 DPR RI mengatakan, persoalan yang disampaikan warga perlu dikomunikasikan melalui jalur perwakilan yang sesuai dengan kewenangannya, baik di tingkat DPRD Kota Bandung maupun DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dia juga menyatakan akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait, termasuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
“Aspirasi dari masyarakat dilihat dari strukturnya saja, bahwa kita juga punya perwakilan di DPRD dan DPRD provinsi ya, selain kota dan provinsi. Nanti saya akan komunikasikan aspirasi tersebut, termasuk juga insyaallah kepada Pak Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan,” tandasnya.
Melalui kegiatan reses ini, aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, persoalan terkait pendataan kesejahteraan, akses bantuan, hingga kebutuhan fasilitas lingkungan dapat ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
