"Program yang baik ini hendaknya segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pengobatan justru kesulitan mendapatkan pelayanan karena belum ada petunjuk teknisnya," ujarnya.
Hal senada disampaikan Bendahara FWK Jabar, Mantoyo. Ia mengatakan sejumlah rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, masih menunggu aturan pelaksanaan dari Pemprov Jabar.
Kondisi tersebut membuat kebijakan layanan kesehatan gratis bagi warga non-BPJS belum sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan.
Program Berobat Gratis Dedi Mulyadi untuk Warga Non-BPJS
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan layanan kesehatan dan rawat inap gratis di ruang kelas III bagi warga Jawa Barat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, memiliki tunggakan iuran, maupun kepesertaannya sudah tidak aktif atau kedaluwarsa.
Kebijakan tersebut juga disebut dapat menjangkau warga yang belum memiliki KTP.
Pada 7 Oktober 2026, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota serta jaringan rumah sakit telah menandatangani kesepakatan bersama terkait pelaksanaan layanan kesehatan tersebut.
Dalam kesepakatan itu, warga Jawa Barat yang sakit, mengalami kecelakaan, atau menjadi korban tindak kejahatan hingga mengalami luka tetap dapat memperoleh pelayanan rumah sakit. Termasuk untuk jenis pengobatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.
Pelayanan tersebut berlaku untuk perawatan di ruang kelas III. Adapun pembiayaannya ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah rumah sakit disebut telah masuk dalam kesepakatan tersebut. Di antaranya 65 RSUD di Jawa Barat serta beberapa rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit lainnya, seperti RSHS Bandung, RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSPAD Gatot Soebroto, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan RS Cicendo.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
