BANDUNG BARAT, iNews.id - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih mengontrak di kawasan Jalan Raya Tagogapu, Padalarang.
Setiap tahunnya, anggaran senilai Rp180 juta harus disiapkan untuk menyewa ruko. Sudah lebih dari sepuluh tahun ditempati dan telah melahirkan beberapa orang kepala daerah pemimpin KBB.
"Sampai sekarang kantor kita masih ngontrak, senilai Rp180 juta/tahun dan Desember nanti kontraknya mau habis," kata Ketua KPU KBB Adie Saputro, Sabtu (11/6/2022).
Adie menyebutkan, sudah lama mengajukan kepada Pemda KBB untuk minta disediakan gedung untuk kantor KPU. Namun hingga kini belum ada kejelasan, walaupun sebelumnya sudah dijanjikan akan diberi.
"Sebelumnya, pasangan Akur (Aa Umbara-Hengky Kurniawan) sempat berjanji akan menyiapkan lahan dan membangun tempat untuk kantor KPU. Tapi memang belum terealisasi," sambungnya.
Tawaran juga pernah disampaikan oleh Pemda KBB dengan menjanjikan lahan di sekitar Kecamatan Ngamprah. Namun ditolak karena lokasinya kurang strategis. Mengingat logistik KPU itu cukup banyak yang diangkut dengan menggunakan truk kontainer, sehingga jika aksesnya kecil pasti sulit.
Pihaknya berharap gedung DPRD KBB di Padalarang bisa digunakan oleh KPU. Pasalnya lokasi strategis dan juga bangunannya representatif digunakan sebagai kantor KPU KBB yang membutuhkan tempat luas, gudang, serta tempat parkir yang representatif.
Terlebih bangunan yang sekarang ditempati KPU sudah tidak memadai karena tidak lagi bisa menampung barang-barang atau logistik. Apalagi sewa gudang yang di Ciburuy sudah habis sehingga semua logistik dibawa ke kantor yang saat ini sehingga membuat kondisi jadi tidak nyaman.
"Nanti kan DPRD KBB akan pindah menempati bangunan baru di Ngamprah. Nah kita akan coba minta kepada Pemda KBB agar bangunan lamanya bisa digunakan oleh KPU," ujarnya.
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, Yadi Srimulyadi mengaku prihatin dengan kondisi KPU KBB yang hingga kini belum memiliki gedung sendiri. Pihaknya akan coba menampung aspirasi dan mengupayakan supaya segera menjadi perhatian.
"Informasi ini jadi masukan buat kami di Komisi II. Insya Allah ini akan dibantu dan jadi agenda pembahasan," kata politisi PDI Perjuangan ini. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
