Pemkot Bandung Peringkat Satu Transaksi Digital Se-Jabar

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini menduduki peringkat satu sebagai pemerintah daerah yang menerapkan transaksi elektronik di Jawa Barat. 

Raihan peringkat satu itu didapat dari proses digitalisasi dalam bertransaksi di tingkat pemerintah daerah. Pada semester 1 tahun 2021, Pemkot Bandung meraih peringkat 9 di Jawa Barat.

Baca Juga

Pemkot Bandung Dukung Film Dokumenter Biografi Mochtar Kusumaatmadja

Pada semester pertama 2022, Pemkot Bandung melesat sampai kini menduduki peringkat pertama.

"Penilaiannya dari berbagai macam aspek digitalisasi. Jadi aspek implementasi, realisasi dan sosialisasi," ucap Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar Jefri Dwi Putra, Selasa (9/8/2022).

Atas capaian tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut, Pemkot Bandung terus mengakselerasi layanan transaksi digital. Seperti misalnya layanan pembayaran PBB lewat QRIS.

Baca Juga

Pemkot Bandung dan Perguruan Tinggi Kolaborasi untuk Pengelolaan Sampah Mandiri

"Adaptasi yang kita lakukan saat diterpa pandemi ialah langsung go digital. Semua proses pelayanan kita lakukan secara daring," ucapnya.

Yana berharap, akselerasi layanan publik dan transaksi digital di Kota Bandung terus meningkat. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah mendapatkannya, juga pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung terus meningkat.

Sebagai informasi, layanan bayar pajak lewat QRIS di BPPD Kota Bandung merupakan yang pertama di Jawa Barat.

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Sementara itu, Kepala BPPD Kota Bandung Iskandar Zulkarnain berharap lebih banyak lagi masyarakat Kota Bandung yang mengetahui fitur ini. 

“Masyarakat perlu tahu melalui peran media sosial, media cetak, dan daring. Agar tahu peran QRIS dalam penbayaran PBB,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Sebagai pengingat, langkah untuk melakukan pembayaran PBB lewat layanan QRIS adalah dengan memindai kode (barcode) di laman SPPT wajib pajak. Setelah dipindai, wajib pajak bisa memastikan data secara rinci mengenai data PBB.

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

Jika data PBB sudah tepat, wajib pajak bisa langsung melanjutkan pembayaran melalui berbagai layanan keuangan digital dari bank, e-commerce ataupun e-wallet.

“Inovasi ini juga menjaga motivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB,” ucap Zulkarnain. (*)

Editor : Abdul Basir