Task Force 2 T20 Bahas Program Public Private Partnership untuk Pembangunan Smart City

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Di beberapa negara, pengembangan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya tidak semua negara mempunyai kapasitas yang efisien untuk menyediakan infrastruktur, terutama di aspek finansial.

Pengembangan smart city telah dipromosikan oleh beberapa negara untuk meningkatkan manajemen kota. Namun, tidak dapat disangkal bahwa pemerintah seluruh dunia menghadapi kendala anggaran dalam pengembangan infrastruktur.

Ini mengakibatkan munculnya kendala keuangan publik membuat pengembangan smart city terasa lambat. Selain itu, perkembangan smart city perlu melibatkan banyak stakeholders termasuk otoritas kota, penduduk, organisasi swasta dan nirlaba dengan beragam minat dan kebutuhan.

Smart City and Community Innovation Center (SCCIC) ITB sebagai host institution Task Force 2 T20 Indonesia menggelar serial seminar Goesmart ke-10 dengan tema 'Improving The Mechanism of Public-Private Partnership for Smart City Development'.

Seminar yang diselenggarakan secara Hybrid yang berlangsung di Gedung STP – ITB ini dilaksanakan sebagai agenda terakhir dari rangkaian acara Task Force 2 T20 sebagai penutup dari Goesmart Series 2022.

Kepala SCCIC ITB, Prof. Suhono Harso Supangkat menjelaskan, bahwa agenda ini dilaksanakan sejalan dengan tujuan dari Task Force 2 T20 yaitu bertanggung jawab untuk digitalisasi agenda T20 dalam berbagai sektor.

Prof. Suhono menyebut, bahwa smart city bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi pelayanan, data, digital, manajemen, dan lain-lain. Maka, untuk mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah harus mulai melibatkan sektor swasta dalam pengembangan dan percobaan yang dikenal sebagai Public Private Partnership.

“Public-Private Partnership adalah bentuk kesepakatan antara sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan aplikasi & ketentuan yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing," katanya, Kamis (1/9/2022).

Seminar ini turut dihadiri oleh Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Mia Amalia. Dirinya membahas mengenai strategi pemerintah dalam mengelola pendanaan dalam pembangunan mulai dari penyediaan anggaran negara untuk infrastruktur dasar, menciptakan pemerintahan yang cerdas, dan infrastruktur konektivitas.

Selain itu, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Lead Co-Chair T20 Indonesia dan selaku Ketua dari Tim Penasihat Pemindahan IKN hadir sebagai pembicara utama.

Prof. Bambang memaparkan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara baru serta proses pendanaan dalam penyediaan infrastrukturnya melalui PPP. Menurutnya, ada tiga yang harus di highlight yaitu inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

"Maksud dari inovatif adalah membuat solusi baru dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien untuk menyediakan kapasitas. Maksud dari terintegrasi adalah menciptakan solusi dimana pemerintahan saling bekerja sama dengan lembaga swasta, perusahaan, atau organisasi. Integrasi termasuk proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur IT dan non-IT. Terakhir, yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah solusi yang telah dibuat harus berjangka panjang," jelasnya.

Dimoderatori oleh Andrew B. Osmond, seminar ini dihadiri oleh narasumber ahli yang fokus di bidang pendanaan dalam pembangunan smart city diantaranya yaitu, F. Cleo Kawawaki Head of ADB’s Office of Public-Private Partnership (PPP).

Kemudian, Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit sebagai Lead Co-Chair Task Force-8 T20 Indonesia, Andre Permana, PhD selaku Direktur Eksekutif Bisnis PT Penjaminan dan Infrastruktur Indonesia, dan Dr. Ir. Binsar Parasian Naipospos, M.SP. selaku Dosen Senior SAPPK ITB.

Hasil diskusi dari seminar ini menunjukkan bahwa PPP merupakan solusi efektif untuk mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur publik melalui kontrak dalam jangka panjang di antara sektor publik dan swasta.

PPP dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dengan manfaat yang optimal. Sektor swasta dapat mendukung suksesnya penyediaan layanan infrastruktur public juga dapat membawa inovasi dan efisiensi bersama dengan modal dan pengetahuan.

Dengan berinvestasi di teknologi baru, membawa solusi yang inovatif, dan mendorong struktur organisasi yang transparan, sektor swasta memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional serta aset dan kualitas layanan.

Melalui alokasi risiko yang adil diantara sektor publik dan swasta, pembiayaan sektor swasta dapat dimobilisasi untuk memenuhi kekurangan dari investasi untuk mengembangkan infrastruktur.

Ada beberapa proses dalam pengembangan, yaitu strategi, perencanaan, pemilihan proyek – nilai untuk uang, studi kelayakan, keputusan – uji kelayakan, penawaran yang kompetitif, penghargaan kontrak, penutupan keuangan, dan implementasi.

PPP memiliki beberapa komitmen, dukungan dan inisiatif fiskal dari Kementerian Keuangan, diantaranya ada persiapan proyek, komitmen, kelangsungan proyek yang terbagi menjadi dua yaitu dana kesenjangan kelangsungan hidup dan ketersediaan pembayaran, bankability, dan dukungan lahan.

Beberapa peran PT PII dalam penyediaan infrastruktur berkelanjutan yaitu 15 jalan tol, 745,01 km dengan total investasi senilai Rp248,6 T. Kemudian ada 5 SPAM project berjumlah 1,95 juta orang dengan total investasi senilai Rp4,1 T.

Ada 4 ICT Project 8.479 km fiber optic & SMF 150 GBps dengan total investasi Rp13,8 T, dan yang terakhir ada 5 renewable energy power plant dengan total investasi Rp52,1 T.

Editor : Rizal Fadillah