Sudah Perbaiki 38.290 Unit, Pemprov Jabar Kembali Lanjutkan Bantuan Rutilahu

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat kembali melanjutkan program pemugaran rumah tidak layak huni atau rutilahu.

Pada tahun 2021, sebanyak 38.290 unit rutilahu yang tersebar di 1.232 desa/kelurahan sudah rampung diperbaiki.

Baca Juga

Pemprov Jabar Buka 899 Lowongan CPNS 2024, Ini Formasi yang Paling Banyak Dibutuhkan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, program perbaikan rutilahu ini merupakan komitmen Pemprov Jabar melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dalam upaya menyejahterakan warga.

Dirinya berharap, program perbaikan rutilahu ini dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi warga Jawa Barat.

Ridwan Kamil pun secara simbolis telah menyerahkan bantuan perbaikan rutilahu kepada warga di sejumlah kota/kabupaten di Jawa Barat.

Baca Juga

Kejar Target Net Zero Emission, Pemprov Jabar Bakal Terapkan Friday Car Free di Daerah

"Saya berharap program perbaikan rutilahu dapat memberikan kebermanfaatan secara langsung bagi warga Jawa Barat," ucap Emil, sapaan akrabnya, Jumat (2/9/2022).

Emil memastikan, anggaran yang dikelola pemerintah yang tentunya bersumber dari rakyat harus kembali lagi ke rakyat. Oleh karena itu, dia pun menegaskan bahwa pada 2022 ini program tersebut pun akan dilanjutkan kembali.

Pada tahun ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat menargetkan pemugaran rutilahu sebanyak 9.513 unit. Anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp189 miliar.

Baca Juga

DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati Perubahan APBD 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Wahyu Mijaya berharap, program bantuan rutilahu dapat mewujudkan hunian yang sehat bagi masyarakat penerima bantuan. Sebab, program ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

"Diharapkan, setelah rutilahu diperbaiki, derajat kesehatan penghuninya meningkat begitu juga produktivitasnya, pendapatan juga serta ekonomi dan kesejahteraannya," kata Wahyu.

Masyarakat yang mendapatkan anggaran bantuan pemugaran sudah terseleksi di tingkat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Baca Juga

Sekda Herman: Guru Madrasah Bertanggung Jawab Cetak Calon Pemimpin Berkarakter

Selanjutnya, data diajukan ke pemerintah kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi. Data penerima bantuan itu juga tercantum dalam Si Rampak Sekar (Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat dan pemerintah pusat).

Sementara itu, syarat calon penerima dan calon lokasi (CPCL), antara lain lahan milik sendiri, kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta luas ruang yang mencukupi.

Editor : Rizal Fadillah