Tolak Dakwaan JPU, Eks Wali Kota Cimahi Akan Ajukan Eksepsi

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Eks Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna menampik dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan suap terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menerima gratifikasi ASN. Rencananya Ajay akan mengajukan eksepsi alias nota keberatan.

Hal itu diketahui saat mantan Wali Kota Cimahi tersebut menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga

Sidang Tipiring di PN Bandung: 14 Terdakwa Pelanggar Perda Dikenakan Sanksi

Dalam sidang, JPU KPK mendakwa Ajay dengan pasal berlapis. Sebab Ajay diduga memberi suap kepada eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju supaya dirinya tidak terlibat dalam pemeriksaan KPK.

"Tadi sudah sama-sama kita dengar dakwaan yang dibacakan JPU KPK, Pak Ajay didakwa melanggar dua pasal yaitu sebagai pemberi suap pasal 5 sekaligus penerima gratifikasi pasal 12b UU Tipikor," kata Kuasa hukum Ajay, Fadli Nasution seusai sidang.

Setelah membantah dakwaan JPU, pihaknya memutuskan bakal mengajukan eksepsi. Nota keberatan itu akan disampaikan dalam persidangan selanjutnya.

Baca Juga

Dukungan Mengalir untuk Kenny Wisha Sonda di Sidang PN Jaksel, Tuntut Hakim Bersikap Adil

"Kami akan mengajukan eksepsi. Terdakwa tidak sependapat dan menolak dakwaan JPU KPK," ujar Fadli.

Sejumlah alasan mendasari penolakan terhadap materi dakwaan JPU. Pertama, Ajay tidak pernah menerima uang gratifikasi dari PNS Pemkot Cimahi untuk kepentingan dirinya.

Menurut Fadli, uang itu seluruhnya diberikan kepada Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK kala itu. Bahkan, Fadli menyebut kliennya ini justru menjadi korban pemerasan oknum penyidik KPK.

Baca Juga

Sidang Pengesahan RUU Pilkada Ditunda, Kourum Tak Terpenuhi

"Alasan kedua, Pak Ajay tidak ada memberikan uang suap kepada Stepanus Robin Pattuju penyidik KPK, karena yang terjadi sebenarnya jusru klien kami yang diperas dan ditipu oleh Stepanus Robin Pattuju untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang,” ungkapnya.

Pada kenyataannya, imbuh Fadli, sejauh ini tidak pernah ada penyelidikan perkara dugaan korupsi bansos Covid-19 tahun 2020 di Kota Cimahi oleh KPK.

"Kami akan melakukan pembelaan semaksimal mungkin dengan harapan kebenaran akan terungkap dan keadilan bagi Pak Ajay agar dibebaskan dari dakwaan JPU KPK,” ungkapnya.

Baca Juga

Jadi Pemilik Sah Kebun Binatang, Pemkot Bandung Terus Upayakan Pengamanan Aset

Sekadar informasi, mantan Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna didakwa memberi uang suap kepada penyidik KPK sebesar Rp500 juta agar Pemkot Cimahi tidak termasuk dalam pemeriksaan KPK dugaan tindak pidana korupsi.

Editor : Zhafran Pramoedya