Jelang Ramadhan, Pemerintah Diminta Percepat Telaah Hukum Kisruh Perusahaan Tambang

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemerintah diminta untuk mempercepat proses telaah hukum atas polemik yang terjadi di salah satu perusahaan tambang, PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Sebab kisruh ini berkaitan dengan perekonomian masyarakat yang turut terdampak.

Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan berharap, dugaan perebutan saham bisa segera rampung, sesuai UU No. 3 tahun 2020 Pasal 93a yang mengatur larangan pemindahtanganan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

Baca Juga

Dirut CLM Harap Dirjen AHU Revisi Keputusan dalam Kasus Sengketa Kepemilikan Saham

“Intinya, kami menunggu komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus penyerobotan lahan tambang CLM dan pelanggaran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini,” kata Helmut dalam keterangannya, Sabtu (14/1/2023).

Menurut Helmut, kegiatan perusahaan di Malili, Luwu Timur sudah tidak maksimal sejak November 2022 lalu. Ia sudah melaporkan hal ini kepada instansi terkait, seperti Kemenko Polhukam. Tindaklanjutnya adalah rapat koordinasi internal Sesmenko dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Selain itu, ia juga menyampaikan harapan agar Kemenko Polhukam lebih berkonsentrasi pada permohonan perlindungan yang sudah mereka ajukan pada November 2022 lalu.

Baca Juga

Pemerintah Didesak Sapu Bersih Praktik Hostile Take Over di Industri

Helmut meminta pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap kasus serupa seperti yang sudah menjadi arahan Menko Polhukam. Di sisi lain, permasalahan yang dialaminya bisa menjadi pelajaran bagi para pengusaha yang lain.

“Kami tidak melakukan tipu daya. Kalau tidak dilindungi, bagaimana kami bisa berkarya, padahal saat ini kami sudah menandatangani proses hilirisasi dengan investor dari China,” jelas Helmut. 

Proses telaah hukum yang sedang dilakukan pemerintah ia harap bisa dipercepat. Dengan demikian, kegiatan operasional tambang dapat kembali berjalan untik menyelamatkan perekonomian 2.000 KK dari masyarakat Luwu Timur yang sekarang terkatung-katung. 

Baca Juga

IPW Minta Mahfud MD Selesaikan Masalah Hostile Take Over

“Masyarakat di sana sudah gelisah selama operasional tambang vakum 2 bulan ini,” bebernya. 

Sementara itu, Komisaris CLM Thomas Azali menambahkan, banyak karyawan yang mulai kesulitan ekonomi akibat mandeknya operasional pasca polemik yang terjadi akibat dugaan penyerobotan.

“Padahal sebentar lagi Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya.

Editor : Zhafran Pramoedya