Pecah Rekor, Calon Pekerja Migran ke Korea Selatan Capai 35.508 Orang

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Minat calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja ke Korea Selatan melalui program Goverment to Goverment (G to G) tahun ini sangat besar. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 35.508 orang.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, angka tersebut merupakan jumlah terbanyak sejauh ini dan rekor baru.

Baca Juga

Pilkada Serentak 2024 Damai, Pekerja Migran Indonesia: Jangan Percaya Hoaks

"Ini pecah rekor, pendaftar menembus angka 35.508 calon pekerja migran Indonesia. Dulu pernah kita mengalami tertinggi itu hanya 24.000, bahkan 2021 hanya 19.000," ujar Benny saat melihat langsung proses verifikasi dokumen untuk calon PMI angkatan 2023 di Kantor BP3MI Jabar, Kota Bandung, Jumat (20/1/2023).

Menurut Benny, tingginya angka pendaftar ini merupakan hasil dari sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat agar memilih bekerja ke luar negeri secara resmi.

Benny juga mengatakan, pihaknya telah melakukan banyak perbaikan dalam proses rekrutmen PMI. Sebelumnya, kata Benny, mekanisme rekrutmen sangat menyulitkan calon PMI. 

Baca Juga

Polda Jabar Catat 56 Persen PMI Jabar Berangkat Secara Ilegal

"Dulu praktiknya tidak adil, diskriminatif, bisa dibayangkan," ujarnya.

Sebagai contoh, kata Benny, proses verifikasi dokumen hanya dilakukan di Semarang dan Bandung. 

"Bagaimana orang Papua, Maluku, Sulawesi hanya untuk verifikasi dokumen, hanya untuk membawa kurang lebih 10 lembar dokumen yang prosesnya hanya butuh 10 menit untuk satu orang, dia menghabiskan biaya tiket dari Papua pulang pergi Rp10 juta. Itu yang dinamakan diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan," paparnya. 

Baca Juga

Erwan Ingatkan Warganya yang Hendak Bekerja di Luar Negeri tak Menempuh Jalur Ilegal

Selain verifikasi, proses medical check up pun menurutnya sempat menjadi masalah. Dalam pelaksanaannya, medical check up dulu hanya dilakukan di wilayah Cirebon, Jakarta, dan Semarang.

"Setelah verifikasi dokumen dia balik lagi ke kampung halaman. Medical check up datang lagi. Dilaksanakan di Cirebon, di Jakarta dan Semarang, padahal medical check up itu biayanya hanya Rp800.000. Untuk apa seseorang dari jauh, dari timur, Maluku, Papua, Sumatera, Kalimantan, harus datang ke Jawa hanya untuk medical check up yang biayanya Rp800.000?" bebernya. 

Oleh karenanya, pihaknya telah memperbaharui semua proses verifikasi, termasuk medical check up sehingga lebih memudahkan para calon PMI.

Baca Juga

Lolos Dari Hukuman Mati, PMI Asal Cianjur Dipulangkan Kemenlu

"Sekarang verifikasi dokumen dilakukan di masing-masing provinsi, tidak perlu datang ke Jawa. Medical check up dilakukan di rumah sakit daerah, tidak perlu dilakukan di Jawa. Itu transformasi perubahan besar sedang kita kerjakan. Dulu kita tahu kenapa di pusatkan, bau-baunya kan bisnis, sekarang sudah era terbuka, gak boleh," tegasnya. 

Benny mengatakan, tahun lalu, PMI yang ditempatkan di Korea Selatan mencapai 12.000 orang. Jumlah tersebut paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menembus angka 5.000 hingga 7.000 orang per tahun.

"Mudah-mudahan dengan animo masyarakat berangkat ke negara penempatan secara resmi bertambah banyak. Ini akan mengurangi mereka yang nanti menjadi korban penempatan ilegal," katanya.

Baca Juga

Peluang kerja di Jepang Hanya Diisi 3000 Warga Indonesia

Benny menyebut, nantinya, para calon PMI ini akan ditempatkan di dua sektor yakni di fishing dan manufactur.

"Karena memang Korea baru membuka untuk dua jabatan itu. Di luar G to G, ada juga program B to B yang ditempatkan oleh perusahaan. Ini lagi seksi (untuk jabatan) welder. Welder itu pekerja yang memiliki keahlian las," terangnya. 

Benny menambahkan, gaji yang akan diterima para PMI yang bekerja di Korea Selatan pun terbilang cukup tinggi, sebesar 20-30 juta.

"Ini (gaji) Rp23 juta hingga Rp30 juta, sangat tinggi," sebutnya. 

Lebih lanjut Benny mengatakan, PMI kini mendapatkan banyak perlakuan istimewa. Hal itu tak lepas kampanye yang terus dilakukan terkait bagaimana negara memberikan jaminan kepada anak bangsa yang bekerja ke luar negeri. Sepanjang melalui jalur resmi, negara akan memberikan banyak fasilitas.

"Perlakuan istimewa, fasilitas juga disiapkan untuk mereka, pelepasan mereka dipimpin oleh pejabat tinggi negara. Tidak ada negara luar yang suka ngaku pekerjanya lebih hebat atau paling unggul, gak ada mereka mau berangkat ke luar negeri dilepas orang penting di negaranya," katanya.

"Indonesia sudah memulai itu, bahkan presiden pernah melepas. Nah ini perlakuan hormat kepada mereka yang disebut dengan pahlawan devisa. Orang-orang penting yang menyumbang ekonomi dan APBN melalui devisa yang sangat besar," tambahnya.

Benny mengatakan, dari total 35.508 calon PMI yang mendaftar, hanya 18.000 calon PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan di tahun 2023 ini.

"Tahun ini yang berangkat akan mencapai 18.000-an. Jadi ini kompetisi, mereka dari 35.000 ke 18.000 untuk Korea saja," imbuhnya.

Di tahun 2023 ini, pihaknya menargetkan 300.000 PMI akan diberangkatkan ke berbagai negara dan akan bekerja di berbagai sektor. 

"Negara banyak ada Malaysia, Timur Tengah, Jerman sudah mulai, Polandia, Hongkong, Taiwan, Singapura, Jepang termasuk Korea. Untuk negara lain juga tahun 2022 total kita menempatkan 200.000, padahal target kita 150.000 karena situasi pandemi COVID-19," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah