Inflasi Kota Bandung Paling Tinggi di Jabar, Tito Karnavian Minta Cek Langsung ke Lapangan

BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Tingkat inflasi daerah yang paling tinggi di Jawa Barat adalah Kota Bandung. Tetapi secara umum tingkat inflasi Jabar hingga saat ini masih terkendali.

Hal ini terungkap saat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (24/1/2023).

Baca Juga

Biznet Festival 2024 di Kota Bandung Hadirkan Armada dan Project Pop

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memimpin langsung rakor yang dihadiri para kepala daerah seluruh Indonesia tersebut. Rakor itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar para kepala daerah dari mulai gubernur, bupati/wali kota fokus mengendalikan inflasi.

Tito lantas menyoroti sejumlah daerah yang tingkat inflasinya cukup tinggi bahkan ada yang mencapai 7,4 persen. Mantan Kapolri ini meminta daerah yang inflasinya tinggi untuk mencari faktor penyebab dan mengkaji kembali kebijakan yang membuat inflasi tinggi.

"Evaluasi mengenai produk apa saja dan penyebab yang membuat inflasi tinggi itu sangat penting," kata Tito.

Baca Juga

Bima Arya Deklarasi Maju Pilgub Jabar 2024, Klaim Kantongi Restu Zulhas

Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk langsung turun tangan mengecek komoditas yang dianggap penyumbang inflasi.

"Kepala daerah harap turun cek langsung sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas-komoditas yang dianggap penyumbang inflasi," pintanya.

Secara nasional, kata Tito, inflasi masih relatif terkendali 5,5 persen pada periode Desember 2022. Untuk angka inflasi Januari 2023 saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) masih melakukan survei.

Baca Juga

Ambil Formulir Pendaftaran, Arif Hamid Rahman Siap Maju Pilwalkot Bandung 2024

"Inflasi kita juga masih relatif terkendali 5,5 persen di akhir tahun 2022. Kita belum tahu berapa Januari ini sedang disurvei oleh BPS," beber Tito.

Sekadar informasi, Pemprov Jabar berupaya mengendalikan inflasi dengan beberapa skema, di antaranya bantuan langsung baik dari dana pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. 

Kemudian, berupaya mengatur distribusi bahan pangan agar ongkos transportasinya sehingga harga komoditas tetap terjangkau. 

Baca Juga

Braga Free Vehicle Dimulai Besok, Pengunjung Wajib Patuhi Tata Tertib Ini

Awal 2023 rencananya bakal hadir Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang dikelola PT Agro Jabar, BUMD milik Pemdaprov Jabar. PDP bakal berfungsi sebagai penyangga (buffer) yang akan menstabilkan harga bahan pokok. 

Editor : Zhafran Pramoedya