Tuntut Status Kepegawaian, Puluhan Ribu Perangkat Desa Demo di Depan DPR RI

JAKARTA, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengklaim sekitar 45.000 orang ikut dalam demontrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian.

Massa aksi perangkat desa tampak tumpah ruah di sekitar Jalan Gatot Soebroto. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas tidak dapat terhindarkan.

Baca Juga

Hasil Pemeriksaan Ombudsman, Pemberhentian Ratusan Perangkat Desa di Gorontalo Maladministrasi

"Hari ini yang datang (demo) 45.000 orang," kata Ketua Umum PPDI, Moh Tahril.

Menurut Tahril, aksi ini dilakukan agar wakil rakyat bisa mengabulkan dua tuntutan. Apabila tidak direalisasikan, pihaknya mengancam akan menurunkan massa aksi 10 kali lipat dari yang ikut hari ini.

"Kalau tuntutan tidak terpenuhi kami akan terus berusaha, lewat jalur hukum dan menurunkan audiens 10 kali lipat lagi," tegasnya.

Baca Juga

Besaran Gaji dan Tunjangan Kepala Desa di 2023, Menggiurkan!

Tahril mengaku, pihaknya akan berusaha untuk tuntutan aksi ini bisa dieksekusi. Sekitar 70 orang perwakilan PPDI nantinya akan audiensi dengan anggota DPR guna membahas tuntutan mereka.

"Kami upayakan semua tuntutan itu diloloskan dan dikabulkan," tegasnya.

70 orang tersebut, kata dia, adalah permintaan dari DPR. Di hadapan wakil rakyat, mereka akan menjelaskan detail tuntuan aksinya hari ini.

Baca Juga

Pengamat Cium Aroma Mobilisasi Unjuk Rasa Perangkat Desa di Gedung DPR RI

Adapun tuntutan PPDI yang pertama yakni ihwal kejelasan status perangkat desa dan status kepegawaiannya. Kedua, maraknya pemberhentian yang nonprosedural oleh oknum kepala desa kepada perangkat desa.

"Makanya kami mohon agar kami terlindungi," tandasnya.

Demo para perangkat desa se-Indonesia di depan Gedung DPR RI. Foto: tangkapan layar

Editor : Zhafran Pramoedya