"Demokrasi damai, di mana sosial politik harus kondusif. Ekonomi 5 persen, ekonomi digital harus dikuasai. Tidak boleh ada stunting, harus menciptakan generasi kompetitif dan bebas stunting," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Wahidin menyambut baik pesan Ridwan Kamil yang menginginkan satu PNS mengurus satu anak stunting.
Menurutnya, program tersebut telah berjalan di beberapa daerah di Jawa Barat seperti di Kota Tasikmalaya. Bahkan meski belum optimal, Kabupaten Purwakarta dan Karawang juga telah menjalankan program tersebut.
"Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur supaya best practice bisa diterapkan di 27 kabupaten/kota dan tentu kami siap mendukung. Insyaallah kita rumuskan untuk implementasinya supaya bisa terdata dengan baik," kata Wahidin.
Diketahui, Bangga Kencana merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, bayi, dan balita di Indonesia. Program tersebut mengusung konsep pelayanan kesehatan yang holistik, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam konteks Jawa Barat, Bangga Kencana diintegrasikan dengan program penurunan stunting, yang merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan.
Rapat kerja dihadiri berbagai pihak terkait, seperti perwakilan dari Pemprov Jabar, BKKBN, Dinas Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. (*)
Editor : Abdul Basir