Pasca OTT Yana Mulyana, Pemkot Bandung Didesak Tingkatkan Reformasi Birokrasi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - DPRD Kota Bandung meminta peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wali Kota nonaktif, Yana Mulyana bisa menjadi pengingat jajaran Pemkot Bandung bahwa perilaku koruptif tak selamanya bisa lepas dari pengawasan hukum.

Maka dari itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemkot bandung untuk menjadikan peristiwa OTT tersebut sebagai langkah serius meningkatkan reformasi birokrasi.

Baca Juga

Pemkot Bandung dan Perguruan Tinggi Kolaborasi untuk Pengelolaan Sampah Mandiri

“Indeks reformasi ini mesti harus ditingkatkan. Kita harus tetap gerak cepat. Fokus ke pelaksanaan tugas dan melayani publik,” kata Tedy, Rabu (19/4/2023).

Selain itu, pembenahan sistem tata laksana pembangunan berbasis integritas diharapkan harus bisa dibuktikan Pemkot Bandung. Dengan visi Bandung Agamis, para pelayan publik selayaknya mengedepankan takut Tuhan yang mengawasi sebelum takut pada KPK.

“Ketika sistem masih bisa diintervensi, maka perlu peningkatan reformasi birokasi. Sistem yang ada seringkali jadi permasalahan yang mesti disempurnakan dari waktu ke waktu. Ini Kuatkan juga Bandung Agamis, sehingga ketika pemahaman keagamaan kita lebih baik, kita akan sadar bahwa kita selalu diawasi dan takut kepada Tuhan. Hal ini tentu harus kita sadari semua, termasuk kita di DPRD,” ujar Tedy.

Editor : Zhafran Pramoedya