Lantik Kepala BP Cekban dan BP Rebana, Ini Pesan Ridwan Kamil

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil resmi melantik Kepala Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (BP Cekban) dan Kepala Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (27/4/2023).

Dalam hal ini, Tatang Rustandar Wiraatmadja diangkat sebagai Kepala BP Cekban sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/kep.50/bapp/2023.

Baca Juga

Taati Aturan dan Jaga Etika Demokrasi, Farhan Turun Langsung Copot APK

Dan, Bernardus Djonoputro sebagai Kepala BP Rebana berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/kep.236/dpmptsp/2023.

"Di tanggal 27 April ini kita menyaksikan peristiwa bersejarah dalam tata kelola pembangunan Jawa Barat, ini inovasi untuk percepatan penyempurnaan proses pembangunan," kata Ridwan Kamil.

Pada kesempatan itu, Ridwan Kamil memberikan pesan untuk kedua kepala BP yang baru dilantik tersebut. Menurutnya, dalam teori pembangunan perkotaan diketahui tidak semua urusan bisa mudah dikoordinasikan jika berada pada satu aglomerasi.

Baca Juga

KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada ke 30 Kecamatan di Kota Bandung

Ia menyebut, wilayah administrasi politik yang disebut provinsi, kota dan kabupaten dalam realita di lapangan tidak selalu warganya cukup beraktivitas di satu wilayah saja.

Ridwan Kamil mencontohkan, dalam urusan ekonomi, orang tinggal di kabupaten A bisa saja bekerja di kota B. Begitu pun untuk urusan air sama, mengalir datang dari kota A, mengalir ke kota B, lalu berakhir di kota C.

"Sehingga kita mendapati banyak kendala dalam menyamakan visi misi dalam skala algomerasi atau klaster," terangnya.

Baca Juga

BKM Ingin Hidup Kembali, Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat

Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan, bahwa khusus pengelolaan Cekungan Bandung telah mendapatkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 45 tahun 2018 tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga Cekban menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Selain itu, ada Peraturan Menteri ATR Nomor 24 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Lalu diturunkan ke Pergub Jabar Nomor 86 tahun 2020 tentang BP Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Menurut Ridwan Kamil, hal inilah yang menjadi dasar hukum dibentuknya Badan Pengelola.

Baca Juga

Pemkot Bandung Bakal Revitalisasi Taman Ciujung Jadi Pusat Olahraga dan Rekreasi

"Hari ini bisa kita saksikan dimulainya sebuah manajemen pembangunan yang lebih baik," jelasnya.

"Untuk Pak Tatang saya titip segera koordinasikan dengan tim provinsi, satu. Kedua koordinasikan dengan lima wilayah di Bandung Raya untuk memulai menyamakan persepsi permasalahan," tambahnya.

Untuk mendukung pengelolaan tata ruang, pihaknya pun menekankan, agar pembangunan transportasi publik di wilayah Cekungan Bandung jadi prioritas. Hal itu sejalan dengan teori pembangunan perkotaan, bahwa transportasi publik juga tidak boleh berhenti hanya di satu wilayah administrasi saja.

Baca Juga

90 KK Segera Isi Rumah Deret Tamansari Kota Bandung

"Saya titipkan di tahun depan pembangunan transportasi publik itu harus mengemuka dan mewujud dengan maksimal," ungkapnya.

"Tahun depan dari perspektif Cekungan Bandung ini yang harus terlihat baru itu adalah hadirnya BRT- BRT (Bus Rapid Transit) yang jumlahnya harus berlipat - lipat, tolong dianggarkan, koordinasi dengan pusat dan lain sebagainya," tambahnya.

Kemudian BP Cekban, kata Ridwan Kamil, merupakan sebuah lembaga yang seyogianya punya kekuatan mengoreksi mengevaluasi jika lima kota/kabupaten tidak memperlihatkan ada dukungan anggaran kepada permasalahan yang sifatnya algomerasi. 

Ridwan Kamil menekankan, Kepala BP Rebana Bernardus Djonoputro agar bisa membawa kawasan ini menjadi yang terdepan. 

Menurutnya, Rebana didesain mulai dari nol sehingga harus direncanakan dengan baik agar bisa menjadi wajah terbaik Jabar di masa depan. 

"Ini akan menjadi sumber yang membanggakan Jawa Barat. Dulu (berdasarkan kajian) Bappeda di zaman Pak Taufik, Rebana ini bisa menaikkan, kalau dieksekusi dengan baik, 3- 4 persen pertumbuhan tambahan untuk Jawa Barat. Berarti berpeluang menyumbang ke nasionalnya pun lebih besar minimal 1 persen, mungkin -mungkin saja," tuturnya.

Ridwan Kamil juga mengingatkan BP Rebana bukan sekadar soal koordinasi tata ruang saja melainkan yang utama adalah aksi. BP Rebana harus dapat berkerja secara kolaboratif.

Adapun salah satu yang mesti diperhatikan adalah pembangunan Kota Maritim Patimban. Untuk itu, diperlukan sosialisasi, koordinasi, hingga fokus untuk memarketingkan kawasan kota Maritim Patimban.

Pihaknya berharap, Patimban jadi pelabuhan dengan tata ruang yang baik. Pelabuhan berfungsi begitupun lalu lintas menuju pelabuhan tertata dengan baik. Seperti contohnya Pelabuhan Yokohama di Jepang.

"Siapa yang menginisiatifkan, jadi bawa masterplan tawarkan ke developer, koordinasikan tata ruangnya, lahannya milik siapa, konsolidasikan," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah