Rekomendasi Raker Koni Jabar Buka Peluang Pelanggaran

BANDUNG, iNews.id - Rekomendasi hasil Rapat Kerja KONI Jabar, akhir Desember lalu, mendapat sorotan tajam dari dua pengamat keolahragaan Jabar. Rekomendasi itu dinilai mengusung kultus individu, dan membuka peluang pelanggaran aturan.

Baca Juga

Arak-Arakan Meriah Sambut Kontingen Jabar Juara Umum PON XXI di Bandung

Menurut mantan Ketua Umum KONI Jabar, Eka Santosa, keinginan untuk mencalonkan Ahmad Saefudin untuk periode ketiga tak sepantasnya dikeluarkan forum terhormat para pemangku kepentingan olahraga, yang notabene adalah kumpulan orang-orang sportif.

Baca Juga

Bey Sebut Jabar Hattrick Juara Umum PON Berkat Kekompakan Atlet dan KONI

"Ini adalah persekongkolan terhadap ketidaktaatan asas. Kita semua tahu, AD/ART KONI secara tegas menyebut, Ketua Umum KONI -- baik di pusat, provinsi maupun kota-kabupaten-- hanya bisa menjabat untuk dua kali masa jabatan. Pa Ahmad sudah dua periode, yaitu 2014-2018 dan 2018-2022, dan jangan diberi peluang maju lagi, karena akan jadi preseden buruk dunia olahraga Jabar," katanya, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga

Jelang PON XXI, 13 Venue Direnovasi dan Satu Dibangun Baru untuk Cabor Dayung

Sebelumnya, KONI Jabar juga pernah melanggar aturan karena Ahmad Syaefudin menjabat Ketua dalam status militer aktif yang punya jabatan struktural. "Ia mendapat gaji dari dua institusi yang tak dibenarkan oleh undang-undang. Sayang waktu itu Pa Iswara cs tak menindaklanjuti kemenangan di Pengadilan Negeri yang menguatkan keputusan BAORI, dengan proses eksekusi. Karena waktu itu sudah jelas terjadi pelanggaran," tandasnya.

Baca Juga

Resmi Dilantik Jadi Ketua KONI, Budiana: Komitmen Mengawal Olahraga Jawa Barat

Sementara itu, pengamat olahraga Dadan Hendaya menyebut, pengusulan nama Ahmad Saefudin sebagai Bapak Olahraga terasa janggal. "Ok lah Pa Ahmad turut berhasil membawa harum nama Jabar, karena membuat kita dua kali juara PON. Tapi yang berjibaku merebut emas adalah para atlet, pelatih dan terlebih, pengurus cabor. Bahkan Gubernur Jabar pun turut berjasa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk atlet. Tapi tak sepantasnya gelar itu disematkan ke satu orang," katanya.

Baca Juga

Soal Pemilihan Ketua KONI Jawa Barat, Eka Santosa: Pihak yang Tak Berkompeten Minggir Saja

Mantan Kahumas KONI Jabar ini mengatakan, rekomendasi hasil Raker ini juga berat sebelah. "Mengapa suara 1-2 orang pro Pa Ahmad bisa muncul, sementara puluhan suara lainnya yang ingin KONI Jabar taat asas tak dikeluarkan sebagai rekomendasi?" tanya Dadan.

Ia juga menyoroti pemaksaan KONI agar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) digelar pada pertengahan 2022. "Kita tahu APBD provinsi maupun kota-kabupaten, tak ada satupun yang menganggarkan kegiatan itu di 2022. Namun bisa saja digelar di akhir tahun melalui APBD Perubahan. Setiap satu jabatan kepengurusan, menggelar satu kali Porprov (dulu Porda, red). Mengapa ini yang dua kali kepengurusan memaksa menggelar tiga kali, yaitu 2014, 2018 dan rencana 2022? Biarlah itu ranah kepengurusan baru nanti hasil Musprov di akhir tahun ini," ujar Direktur Mangle.id ini.

Sisa masa bakti kepengurusan Ahmad, lanjutnya, seyogianya digunakan untuk menyiapkan jalan agar kepengurusan nanti bisa mempertahankan gelar juara di PON 2024 Medan. Antara lain, dengan proporsi yang besar bagi cabor dan atlet untuk ikut kejurnas dan kejuaraan masing-masing cabor. "Bukan malah menimbulkan kontroversi soal gelar Bapak Olahraga, wacana tiga periode, ataupun memaksakan Porprov," tandas Dadan.

Seperti diketahui, Komisi Keorganisasian dan Keprestasian pada Raker mengeluarkan delapan butir rekomendasi, antara lain, akan menggelar Porprov di 2022, memberi penghargaan gelar Bapak Olahraga Jabar bagi Ahmad Syaefudin, serta mengusulkannya untuk mengawal Jabar pada PON 2024, dan bahkan beberapa cabor mempertimbangkan agar Ahmad maju kembali sebagai Ketua Umum KONI Jabar. (*)

Editor : Abdul Basir