Soroti Kasus TPPO, DPR RI Minta BP2MI Bekerja Lebih Maksimal

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menyasar warga negara Indonesia (WNI).

Belum lama ini, seorang perempuan asal Kota Cimahi, Noviana Indah Susanti (37) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking. Korban dikirim ke Myanmar untuk bekerja sebagai scammer atau penipu online.

Baca Juga

Bacaleg DPR RI Faisal Harris Bersama Tim Berkomitmen Bantu Pemulangan Korban TPPO di Myanmar

Melihat kasus tersebut, Netty pun meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk secara serius melakukan fungsi perlindungan bagi WNI menjadi pekerja migran.

"Saya nggak ingin pemerintah melalui BP2MI hanya menyajikan jargon-jargon seperti sikat sindikat, sikat mafia atau menyediakan karpet merah bagi PMI tanpa menunjukkan bukti dan keseriusan dalam penanganan kasus-kasus perdagangan orang," kata Netty di Bandung, Minggu (7/5/2023).

Dalam berbagai kajian dan penelitian, Netty mengungkapkan, 70 persen penyebab TPPO terjadi di dalam negeri sebelum korban diberangkatkan. Mulai dari pemalsuan identitas, surat keterangan, tanggal lahir hingga izin orangtua.

Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah, baik di tingkat pusat hingga daerah untuk betul-betul memahami syarat yang harus dipenuhi masyarakat agar dapat bekerja ke luar negeri.

"Jadi jangan sampai nanti ada aparat menjadi oknum, ada orang-orang yang seharusnya melindungi ternyata secara tidak langsung terlibat," tuturnya.

Atas dasar itu, Netty kembali menegaskan, penegakan hukum penting dilakukan untuk memberikan efek jera. Sehingga, perusahaan atau oknum pihak penyalur tidak terus bermetamorfosa menyalurkan PMI ilegal.

"Yang memberangkatkan itu kan jelas ada, entah orang, entah perusahaan. Nah ini yang menurut saya kemudian kita butuh tindakan yang konkret bukan hanya wacana," tegasnya. (*)

Editor : Abdul Basir