CIREBON, iNewsBandungRaya.id - Pemprov Jawa Barat terus berusaha memenuhi penyediaan air minum bersih sebagai layanan sosial dasar untuk masyarakat. Salah satu yang tengah diselesaikan adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede Jabar.
Melalui tim Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pemprov Jabar melakukan road show ke sejumlah kabupaten/kota yang akan menjadi Pemda Offtaker SPAM Jatigede. Kelima pemda tersebut di antaranya Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu.
Road show Tim KPBU tersebut dilakukan bersama Direktorat PDPPI Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan PT. SMI, yang dikomandoi langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jabar, Muhammad Taufik BS.
Kini, road show tim KPBU memasuki hari ketiga yang mana dilakukan di Kota Cirebon. Sebelumnya dua titik yang sudah dilewati adalah Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon.
Hadir dalam road show di Kota Cirebon yaitu Ketua KPBU M. Taufik BS, Sekretraris KPBU yang juga Kadis Perkim Indra Maha, dan dan Wakil Ketua KPBU yang juga Direktur Utama Tirta Jabar Muhamad Dawam, serta hadir pula Hery Antasari selaku Komisaris Utama Tirta Jabar.
Taufik BS mengatakan, SPAM Jatigede ini adalah yang pertama di Indonesia dengan skema hulu hingga hilir.
"Selama ini proyek SPAM hanya fokus di hulu saja, sehingga pas dioperasikan PDAM atau PDAB sebagai offtaker selalu terlambat dalam penyerapannya, nah insyaallah di SPAM Jatigede ini hulu dan hilirnya dikerjakan secara simultan sehingga air benar-benar bisa langsung ke Sambungan Rumah (SR) warga yang akan menjadi pelanggan tentunya," kata Taufik BS di Kota Cirebon, Rabu (24/5/2023).
Taufik menegaskan, Pemprov Jabar sangat concern terhadap urusan air minum/bersih ini dengan dukungan pendanaan dari Kemenkeu dan infrastruktur dari Kementrian PUPR.
"Kami merasa wajib untuk mengerahkan segala daya upaya agar penyediaan air minum bersih sebagai layanan sosial dasar bisa diwujudkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang nantinya akan dibuat Kesepakatan Induk (KI) antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur, juga Kerjasama antar Daerah dengan Daerah (KSDD) selaku Offtaker sebagai bentuk komitmen bersama dalam pembangunan SPAM Jatigede ini yang berkapasitas 1500 LPS," ujar Taufik.
Sementara itu, Dirut Tirta Jabar, Muhammad Dawam menyebut penyediaan layanan air bersih untuk masyarakat ini merupakan amanat Undang-undang Dasar 1945.
"Kami melakukan ini agar semua pihak dapat mendukung proyek SPAM Jatigede ini, karena penyediaan air minum/bersih itu merupakan layanan sosial dasar dan menjadi tanggung jawab Negara. Seperti bunyi UUD 45 pasal 33 ayat 3 yaitu 'bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'," kata Muhammad Dawam.
Sebagai informasi, proyek SPAM Regional Jatigede akan disalurkan ke 131 ribu sambungan rumah pelanggan yang tersebar di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang.
Editor : Zhafran Pramoedya