Iwan Bule Sebut Prabowo Tegas Berantas Proyek Alutsista Koruptif

BANDUNG,.iNewsBandungraya.id - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menegaskan komitmen Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam mencegah korupsi di lingkungan Kemenhan.

Menuntut Iwan Bule, Prabowo menolak secara tegas project project alutsista yang memiliki potensi korupsi tinggi. Upaya Prabowo menghilangkan praktik praktik korupsi baik yang erat kaitanya dengan mark up anggaran sampai manipulasi suku cadang adalah bukti nyata komitmennya dalam membangun sistem pertahanan dan industri pertahanan di Indonesia yang bersih dari korupsi.

Baca Juga

Mulai dari Iwan Bule, Bima Arya hingga Dede Yusuf Siap Ramaikan Pilgub Jabar 2024

"Bahkan untuk menekan peran dan campur tangan mafia di dalam pemerintahan, Prabowo memiliki strategi melakukan negosiasi secara langsung kepada produsen alutsista untuk memastikan besaran nilai atau harga alutsista untuk meminimalisir potensi mark up anggaran," kata Iwan Bule dalam keterangannya, Kamis (1/6/2023).

Prabowo juga mengoreksi secara langsung semua kontrak kerja project alutsista dengan melibatkan Kejaksaan, BPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Hal ini untuk menjaga validasi anggaran dan memastikan perencanaan berjalan on the track dalam kesesuaian sehingga tidak ada yang disalah gunakan.

Penyalahgunaan anggaran, kata dia, akan berdampak kerugian negara yang sangat besar. Apalagi alokasi dana APBN terbesar diberikan kepada Kemenhan mencapai Rp131, 2 triliun.

Baca Juga

Prabowo Naik Pangkat Jenderal Bintang Empat, Iwan Bule: Buah Rasa Cintanya untuk Indonesia

"Pak Prabowo sangat berhati hati memegang amanah dan tanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan anggaran tersebut secara efektif dan efisien agar tidak ada kebocoran anggaran, tepat sasaran dan tepat kualitas," jelas dia.

Prabowo juga memperhatikan kerja sama pembelanjaan alutsista dengan produsen alutsista dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Integritas kedisiplinan Prabowo dalam kode etik sebagai Menhan terlihat pula pada saat Prabowo menolak membahas anggaran dan pembelanjaan secara terbuka di depan DPR RI.

Prabowo merasa sangat penting menguatkan sistem pertahanan di negara Indonesia secara keseluruhan baik dari matra darat laut dan udara. Ini mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan maritim terlebih untuk berjaga dan bersiap dalam menghadapi dinamika dan ancaman dari dalam maupun luar, baik nasional threat atau internasional threat, sesuai doktrin pertahanan Indonesia

Baca Juga

Gelar Konsolidasi, Projo Jabar Tegas Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

"Karena negara yang kuat adalah negara yang memiliki kualitas militer dan pertahanan yang kuat, negara yang makmur adalah negara yang memiliki ekonomi yang kuat yang mampu mensejahterakan dan memberi keadilan kepada rakyatnya. Itu semua sesuai visi dan misi Prabowo dan Partai Gerindra membangun dan mencapai rakyat dan bangsa yang adil dan makmur dengan ideologi nasionalis Pancasila," imbuh Iwan.

Prabowo memiliki loyalitas tinggi terhadap rakyat bangsa dan pimpinan dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, maka tak heran dukungan rakyat dan presiden Jokowi diperoleh karena hasil kerja keras, integritas dan performa prima Prabowo Subianto dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya sebagai Menhan.(*)

Editor : Abdul Basir