Zonasi SMA Membingungkan, DPRD Kota Bandung Terima Banyak Aduan

Baca Juga

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pajak dan Retribusi untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

Maka, bantuan keuangan dari Pemprov Jabar harus dimaksimalkan supaya para siswa tak mampu mendapatkan pelayanan optimal dari sekolah.

“Dari SMP masuk swasta otomatis dianggap umum dan harus bayar. Bukan soal zonasi dan prestasi saja. Yang perlu diperhatikan ini siswa tidak mampu. Ketika orang tuanya diundang sosialisasi tidak datang, mungkin karena sedang terdesak tak bisa meninggalkan pekerjaannya atau usahanya karena sedang mencari nafkah,” ujarnya.

Maka dari itu, Achmad meminta Disdik Jabar dan Disdik Kota Bandung menjalankan sosialisasi secara masif supaya orang tua siswa tidak salah mengarahkan anaknya memilih sekolah.

Baca Juga

DPRD Bandung Catat Kendala Pelaksanaan Perda Penanggulangan Kemiskinan

“Karena sosialisasi masih dianggap belum masif. Kalau ada aspirasi datang ke dewan, memang itu bagian dari fungsi kami. Tetapi jika masalah itu berulang, berarti belum tuntas. Apalagi terkait SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Itu bukan kewenangan kita,” tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya