Mahfud MD Bakal Umumkan Langsung Sanksi Ponpes Al-Zaytun Pekan Depan

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD akan mengumumkan langsung keputusan terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun pekan depan.

Keputusan diambil oleh pemerintah pusat setelah adanya hasil investigasi dari tim Pemprov Jawa Barat.

Baca Juga

Penuhi Hak Pendidikan Santri, Ridwan Kamil: Ponpes Al-Zaytun Tak Akan Dibubarkan

"Tentang Al-Zaytun saya sudah melaporkan progres kerja dari tim investigasi yang dibentuk oleh SK gubernur Kepada Menko Polhukam. Jadi kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan nasional," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Minggu (25/6/2023).

Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut, Mahfud MD akan mengumumkannya antara Selasa atau Rabu. Keputusan itu nantinya termasuk soal sanksi dan lainnya yang bakal diberikan pemerintah.

"Arahnya ke sana (sanksi). Jadi ini bahasanya masih umum, kalau nanti pasalnya apa, isunya apa, bentuk tindakan administrasinya apa, akan dijelaskan oleh pak Mahfud nanti," ujar Emil.

Baca Juga

Kembali Didemo Ribuan Massa, Kawat Berduri Dipasang di Gerbang Ponpes Al-Zaytun

Dikatakan Emil, Pemprov Jabar akan ditugaskan fokus pada menjaga stabilitas dan kondusifitas sosial.

Ada 3 poin yang akan disampaikan Mahfud MD. Pertama Bareskim akan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat terkait potensi pasal-pasal pidana yang mungkin terjadi dalam dinamika Ponpes Al-Zaytun.

Kedua, Kemenag telah siap melakukan tindakan hukum administratif karena pesantren dari bawah sampai atas, sampai MA kewenangan dan izinnya ada di Kemenag.

Baca Juga

Selama Sepekan, 10 Saksi Bakal Dipanggil Polisi Terkait Kasus Panji Gumilang

Soal nasib santri, mantan Wali Kota Bandung ini mengaku menjadi kewenangan administrasi Kemenag bukan di Pemprov Jabar.

Editor : Zhafran Pramoedya