Pemalsuan Data PPDB, Ridwan Kamil Coret 4.791 Calon Siswa SMA/SMK di Jabar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, ada ribuan siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di tingkat SMA sederajat.

Ridwan Kamil mengatakan, pembatalan itu dikarenakan adanya temuan kecurangan seperti pemalsuan data Kartu Keluarga (KK).

Baca Juga

Presiden Prabowo Minta Sistem PPDB Zonasi Dikaji Mendalam 

"4,791 siswa dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) 2023 di level SMA/K dan SLB karena melakukan kecurangan dengan membohongi dan mengubah domisili di Kartu Keluarga," tulis Kang Emil, sapaan akrabnya, dalam Instagram pribadinya, dikutip Senin (17/7/2023).

Kang Emil memastikan, tim pengaduan PPDB Jabar akan terus melakukan investigasi lanjutan bilamana ditemukan kecurangan serupa.

Di sisi lain, Kang Emil mengakui, jika sistem zonasi pada PPDB ini memang masih banyak kekurangan. Karenanya, akan dilakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) agar lebih adil.

Baca Juga

51 Calon Siswa asal SMPN 19 Kota Depok Didiskualifikasi usai Ubah Nilai Rapor

"Sistem diciptakan untuk seadil-adilnya akses hak pendidikan dengan mengutamakan warga setempat terdekat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Wahyu Mijaya menegaskan, pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah KK yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Ada beberapa penyebab kita menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan," ucap Wahyu di SMK Negeri 12, Kota Bandung.

Baca Juga

PPDB Tahap 2, Disdik Jabar Kembali Anulir 2 Calon Peserta Didik

Wahyu menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023. 

"Kita sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus kita pertahankan dan mana saja yang harus kita perbaiki," katanya. 

Wahyu menjelaskan, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah. 

Baca Juga

Disdik Jabar Keluarkan SE untuk Satuan Pendidikan yang Kuotanya Tidak Terpenuhi saat PPDB

"Kita anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa, yang kita berikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kita mengalokasikan untuk 7.500 siswa," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan. 

"Kita akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insyaallah segera keluar hasilnya," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah