Pasanggiri Mojang Jajaka KBB Tak Didanai APBD, Peserta Terpaksa Harus Bayar

BANDUNG BARAT,INEWSBANDUNGRAYA.ID - Krisis keuangan yang terjadi di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) berdampak ke berbagai program kegiatan di setiap dinas. Salah satunya gelaran Pasanggiri Mojang Jajaka (Moka) KBB tahun 2023 yang tidak dibiayai oleh APBD KBB sehingga penyelenggaraannya diserahkan kepada Paguyuban Moka KBB.

Akibat tidak didanai oleh APBD maka pelaksanaan Pasanggiri Moka KBB tahun ini dilakukan secara mandiri. Sehingga para peserta yang lolos masuk ke-32 besar harus membayar biaya untuk mendukung penyelenggaraan, agar ajang bergengsi yang rutin digelar setiap tahunnya ini tidak sampai terhenti.

Ketua Pelaksana Pasanggiri Moka KBB Tahun 2023, Fabiano Ikram Putra Faisal mengakui jika pelaksanaan Pasanggiri Moka KBB tahun ini tidak didanai oleh APBD. Hal tersebut cukup mengganggu dan jadi kendala karena anggaran jelas dibutuhkan untuk pelaksanaan Pasanggiri Moka yang saat ini sudah masuk tahap 32 besar.

Oleh karena itu peserta yang lolos ke babak 32 besar harus membayar pembiayaan sebesar Rp500.000/orang. Sehingga proses kegiatan selanjutnya dapat digelar sesuai jadwal. Seperti pra karantina, foto shoot dengan tema 'The Beauty Harmony Of Priangan, kemudian karantina dan penjurian tertutup, serta Grand Final yang rencananya akan digelar pada 10 September 2023.

"Sejauh ini jelas menjadi kendala ketika Pasanggiri Moka ini tidak dibiayai APBD, tetapi kita masih terus berusaha untuk menjalin kerja sama dengan beberapa pihak. Dan untuk pembiayaan itu, sudah atas persetujuan peserta," terangnya, Senin (17/7/2023).

Dia menjelaskan untuk proses pasanggiri, tahapan pra karantina mencakup publik speaking, latihan berjalan di atas panggung. Kemudian pembekalan materi seperti soal pariwisata, kebudayaan, ekonomi kreatif, dan yang lainnya. Untuk peserta paling banyak berasal dari Kecamatan Ngamprah, namun dari beberapa kecamatan lain pun mengirimkan wakilnya.

Sementara itu saat hal ini dikonfirmasikan ke Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) KBB, Edo Endrawan membenarkan bahwa penyelenggaraan Pasanggiri Moka untuk tahun ini tidak diselenggarakan oleh Disparbud KBB. Namun diserahkan ke pihak Paguyuban Moka KBB sebagai penyelenggaranya.

Dirinya tidak memungkiri jika penyebab Disparbud KBB tidak bisa menggelar Pasanggiri Moka ini, karena keterbatasan anggaran. Sebab saat ini Pemda KBB sedang melakukan pengetatan anggaran dan meng-hold berbagai program kegiatan dengan lebih mengutamakan program-program prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu.

"Memang ini salah satunya imbas anggaran yang di-hold sehingga membuat penyelenggaraan Pasanggiri Moka tahun ini tidak digelar oleh Disparbud. Biasanya untuk kegiatan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp200 juta," sebutnya.

Menurutnya, meski digelar pihak lain ajang Moka ini tetap sah dan akan menjadi perwakilan KBB untuk tampil di ajang tingkat Provinsi Jawa Barat. Di awal pendaftaran tercatat ada 73 peserta perwakilan dari 16 kecamatan se-KBB dan saat ini sudah mengerucut ke-32 besar. Pihaknya berharap tahun depan anggaran untuk Pasanggiri Moka bisa kembali teranggarkan dan tidak terkena rasionalisasi.

"Semoga tahun depan bisa kembali normal dan teranggarkan di APBD, sebab kasian kalau peserta harus bayar untuk bisa ikut Pasanggiri Moka. Bagi Paguyuban Moka ini jadi pelajaran agar mereka tahun depan mandiri karena sudah dikenalkan ke PHRI, pengelola wisata, dll, untuk menyelenggarakan kegiatan tahun ini," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemda KBB mengambil keputusan penghematan belanja daerah yang sudah direncanakan pada APBD 2023. Kebijakan itu diambil melihat potensi pendapatan daerah yang diprediksi tak sesuai target. Keputusan penghematan diambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan memangkas sejumlah kegiatan dan rencana belanja barang dan jasa dari tiap dinas.

Sejumlah rencana belanja serta kegiatan yang telah dirancang perangkat daerah (OPD) pada awal tahun 2023 harus ditangguhkan atau dirasionalisasi. Kegiatan yang bisa ditangguhkan seperti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK) agar dihapuskan dan fokus ke belanja daerah yang sifatnya penting dan mendesak. (*)

Editor : Rizki Maulana