Wagub Jabar: Pemprov akan Putus Mata Rantai Tambang Ilegal

BANDUNG, Inews.id – Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengimbau masyarakat tidak membeli hasil tambang ilegal. Ia menilai membeli hasil tambang ilegal termasuk kategori penadah dan dapat dikenai sanksi pidana.

Baca Juga

Wagub Jabar Puji Pembangunan Kabupaten Bandung

"Jika tak tertib akan menimbulkan masalah. Sewaktu-waktu bisa disidak terkait perizinan. Sering terjadi, galian ilegal menjual materialnya di bawah harga (galian) legal. Karena yang ilegal tidak membayar pajak," kata Pak Uu --sapaan Wagub Jabar-- di Kota Bandung, Minggu (16/1/2022).

Uu mengatakan, Pemda Provinsi Jabar dan pihak terkait berkomitmen untuk menindak tegas penambang ilegal, termasuk mata rantai distribusi hasil tambangnya. Salah satu wujud komitmen tersebut yakni melakukan sidak dan memberikan sanksi.

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Akui 12 Juta Pekerja di Jabar Belum Tercover

"Kami, Pemda Provinsi Jabar, akan sidak pada saat-saat tertentu ke beberapa wilayah, termasuk di antaranya Cirebon. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau benar-benar itu ilegal, kami akan minta aparat untuk segera menutup," ucapnya.

Baca Juga

Vaksin Difteri Ditentang Tokoh Agama, Wagub Jabar: Jangan Berprasangka Buruk

Menurut Wagub, tambang ilegal berpotensi besar merusak alam karena aktivitas penambangannya tidak teratur dan cenderung bersifat sporadis. Keselamatan kerja pegawai tambang ilegal pun kerap tidak mendapat perhatian sehingga mengancam nyawa.

Selain kerusakan alam, penambangan ilegal akan merugikan negara dan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar tambang. Oleh karena itu, Pak Uu meminta perusahaan tambang ilegal untuk segera mengurus izin, mematuhi aturan yang berlaku, atau menghentikan aktivitasnya.

Baca Juga

Hari Pers Nasional 2023, Wagub Jabar Ingin Pers Berperan Jaga Persatuan dan Kesatuan

"Berbeda dengan yang legal, kalau legal ada izinnya, dan aktivitas (pertambangan) mereka sudah diatur," kata Uu.

Baca Juga

Wagub Jabar Suruh Peserta Program Petani Milenial Bersyukur: Jangan Ada Bahasa Dijebak

"Selanjutnya, masyarakat untuk membeli material pembangunan hasil tambang kepada perusahaan legal. Mungkin ada perbedaan harga, wajar karena harus ada cost yang dikeluarkan untuk retribusi, reklamasi, dan lainnya," imbuhnya. (*)

Editor : Ude D Gunadi