BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - Munculnya tiga nama yang ditetapkan dan diusulkan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Depdagri sebagai calon Penjabat (Pj) Bupati pengganti Bupati Hengki Kurniawan yang akan habis masa jabatannya pada 20 September 2023, mendapatkan beragam tanggapan.
Pengamat politik dan pemerintahan Djamu Kertabudi menilai, dari tiga nama yakni Sekda KBB Ade Zakir Hasim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya, dua di antaranya sangat familiar dengan masyarakat KBB. Yakni pada sosok Ade Zakir dan Dodo Suhendar yang sedang dan pernah berkarir di Pemda KBB.
Namun munculnya nama Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya, yang menjadi dasar pertimbangan DPRD KBB memilihnya belum terungkap ke publik. Namun demikian, secara normatif ketiganya memenuhi persyaratan administratif untuk di usulkan kepada Menteri Dalam Negeri. Ketiga calon tersebut saat ini menjabat JPT Pratama setara eselon IIa.
Nantinya mereka akan bersaing ketat dengan ketiga nama yang diusulkan Gubernur Jabar, maupun tiga nama yang diusulkan Kemendagri. "Tiga jalur institusi tersebut dipastikan mengusulkan calon yang berlatang belakang sama yaitu JPT Pratama setara eselon IIa, jadi semua akan bersaing," ucapnya, Selasa (8/8/2023).
Menurutnya, di pusat para calon ini akan diverifikasi oleh sebuah tim gabungan dari beberapa kementrian dan lembaga non kementrian. Kemudian ditentukan tiga orang calon Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara untuk ditentukan satu orang dari tiga orang yang diusulkan tim gabungan tersebut.
Memang penentuan siapa yang ditunjuk sebagai Pj Bupati adalah wewenang pemerintah pusat (Presiden). Namun demikian yang menjadi perhatian publik khususnya masyarakat KBB adalah apakah penentuan calon Bupati ini berdasarkan pendekatan "top-down" alias versi pusat, atau pendekatan "bottom-up" yang mengakomodir kearifan lokal melalui aspirasi daerah.
"Hal itulah yang akan menjadi bahan pemikiran para penggiat atau aktifis masyarakat di KBB sendiri," sambungnya.
Terpisah, Ketua Karang Taruna KBB Ujang Rohman melihat, tiga kandidat yang diusulkan oleh fraksi-fraksi dan lembaga DPRD KBB adalah birokrat-birokrat yang sudah memenuhi syarat secara administrasi dan syarat dengan pengalaman birokrasi. Siapapun yang jadi adalah birokrat yang mampu meneruskan pembangunan yang sudah dipondasi oleh pemerintah sebelumnya.
Pria yang akrab disapa Ujro ini menegaskan, siapapun Pj Bupati Bandung Barat ke depan harus mampu menawarkan visi yang jelas dan terukur dalam menyejahterakan masyarakat KBB. Apalagi pemerintahan KBB masih dibayang-bayangi dengan kondisi defisit anggaran dan hutang ke PT SMI yang masih belum selesai.
"Kami berharap calon Pj Bupati Bandung Barat harus mampu dan mau mendengar aspirasi publik. Karang taruna sebagai organisasi akar rumput yang keberadaannya sampai sub unit, akan mendukung siapapun Pj Bupati yang ditugaskan siap membantu dlm menjalankan tugasnya demi suksesnya pembangunan di KBB," tandasnya.
Seperti diketahui DPRD KBB telah memutuskan tiga nama yang diusulkan ke Depdagri sebagai calon Pj Bupati Bandung Barat. "Hari ini, DPRD KBB melalui Ketua DPRD menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri berisi usulan tiga nama calon Penjabat (Pj) Bupati KBB," kata Ketua DPRD KBB Rismanto saat ditemui usai Banmus di Lembang.
Dia menambahkan, tiga nama tersebut diputuskan dalam rapat konsultasi pimpinan DPRD KBB dan para pimpinan fraksi lalu disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bammus). Ketiga nama tersebut adalah Sekda KBB Ade Zakir Hasim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya.
Lebih lanjut dia mengatakan, usai rekomendasi ketiga nama Pj tersebut diserahkan kepada Kemendagri tinggal menunggu satu nama yang terpilih. "Selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Mendagri untuk menentukan siapa Pj Bupati Bandung Barat nantinya," ujarnya. (*)
Editor : Rizki Maulana