Jabar Masuk Daftar Teratas Kerawanan Tinggi Politik Uang

"Apa warningnya buat Bawaslu? Tidak hanya buat Bawaslu, karena kalau penyelenggara berarti dia juga menyangkut KPU. Warningnya kami harus lebih ketat dan kuat lagi memastikan jajaran kami gak ada yang nakal," tuturnya.

Baca Juga

IAW Dukung Langkah Dedi Mulyadi Audit Dugaan Penyimpangan BUMD Jabar

Lolly lantas menguraikan alasan dari ad hoc menjadi pelaku politik uang. Selain karena masa kerjanya sebentar, mereka pun dekat dengan kepentingan dan dekat dengan konflik.

Kemudian, gaji penyelenggara ad hoc tidak terlalu tinggi. Sebab mereka memang melakukan kerja-kerja pengabdian.

"Dalam posisi seperti itu maka penyelenggara ad hoc menjadi sangat rentan, sebagai pelaku politik uang," tandasnya.

Editor : Zhafran Pramoedya