5 Tahun Memimpin Jabar, 39 Program Unggulan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Nyata dan Terasa

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dibawah pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) berupaya menghapus kesenjangan, menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat lewat program Jabar Juara.

Selama 5 tahun itu, seluruh kekuatan serta keunggulan yang dimiliki Jawa Barat dikolaborasikan menjadi daya untuk kemudian melahirkan beragam upaya dan inovasi guna menjadikan program Jabar Juara nyata dan terasa.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Bakal Maksimalkan Anggaran untuk Tingkatkan Aliran Listrik di Jabar

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, serangan pandemi Covid-19 selama tiga tahun membuat upaya dalam membangun Jabar harus ditata ulang.

"Namun ada banyak inovasi dan strategi lahir selama kita memerangi pandemi, Alhamdulillah, Jawa Barat mampu melewati masa sulit tersebut. Perlahan kita kembali bangkit, dan pulih, melanjutkan rencana pembangunan yang sempat tertunda," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, Jumat (1/9/2023).

Di masa kepemimpinannya, telah lahir 39 program unggulan yang dijabarkan ke dalam ratusan sub program. Kepemimpinan Rindu yang didukung oleh kinerja optimal ASN Pemprov Jabar sebagai Super Team mampu melalui berbagai ujian dan tantangan.

Baca Juga

Rakorda Baznas se-Jabar, Perkuat Pengelolaan Zakat yang Amanah dan Berkelanjutan

Selama lima tahun kepemimpinan Rindu, tanpa mengesampingkan capaian yang lain setidaknya ada 9 cluster capaian utama dan memiliki benang merah kebermanfaatan dan keberpihakan untuk warga.

"Yakni kesehatan, pendidikan, pesantren, pembangunan desa, lingkungan hidup, investasi, reformasi birokrasi, reformasi digital dan investasi," ungkapnya.

Kepala Bappeda Jabar, Iendra Sofyan mengatakan, selama 5 tahun kepemimpinan Rindu berupaya menghadirkan akses dan layanan kesehatan sebagai perhatian utama. 

Baca Juga

Bey Machmudin: Jabar Pionir Penggunaan EBT Berkelanjutan

Indikator kerja keras ini tampak dari Usia Harapan Hidup [UHH] yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, data BPS mencatat pada 2018 UHH Jabar mencapai 72,66 persen, kemudian pada 2022 sudah mencapai 73,52 persen. 

"UHH bukan hanya statistik, indikator ini menunjukan jika layanan kesehatan di Jawa Barat sudah membaik," imbuhnya.

Capaian ini juga tidak lepas dari kerja-kerja di lapangan. Saat pandemi melanda, angka kematian akibat Covid-19 akibat varian Delta begitu tinggi pada 2021, Pemprov Jabar mencari jalan keluar agar krisis oksigen saat itu bisa teratasi dengan membuat Posko Oksigen. 

Baca Juga

Pj Gubernur Jabar Ajak Lomba Kereta Peti Sabun 2024 Jadi Ajang Nasional

"Kami mencari sumber-sumber oksigen ke luar Jawa, ke Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Upaya ini berbuah, tingkat kematian akibat Covid-19 di Jawa Barat paling rendah dibanding provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan," katanya.

Sejumlah program lain juga didorong agar menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mampu menjangkau seluruh warga Jabar lewat program Layad Rawat, Posyandu Juara, penambahan Rumah Sakit Umum Daerah dan pembangunan RS Swasta. 

Begitupun pendidikan tidak kurang perhatian dan menjadi fokus utama dalam 5 tahun kepemimpinan. Begitu banyak program lahir selama kepemimpinan Rindu.

Baca Juga

Sukses Gelar Debat Pertama Pilgub Jabar, KPU Jawab Soal Teknis Durasi Waktu

"Salah satunya mendorong pendidikan vokasi lewat program SMK Juara. SMK menjadi salah satu konsentrasi mengingat angka pengangguran Jawa Barat disumbang paling besar oleh lulusan SMK," katanya.

Jabar Juara Lahir Batin juga menempatkan program keagamaan, pesantren dan umat sebagai prioritas penting. Dari 25.938 pesantren di Indonesia, Jabar memiliki jumlah pesantren terbanyak dengan persentase sebesar 31.8%.

Berdasarkan Open Data Jabar, jumlah pesantren di Jawa Barat pada 2021 mencapai 8.728 pesantren. Dari angka tersebut baru 8.264 yang mempunyai NSPP (Nomor Standar Pondok Pesantren).

Sementara jumlah santri yang mukim dan tidak mukim mencapai 879.183 santri. Kondisi lainnya adalah masih banyak pesantren yang belum terdaftar di Kemenag, diperkirakan jumlah total pesantren sebanyak 12.000.

Jabar juga mencatat sejarah menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang pesantren. Perda Provinsi Jabar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren disahkan pada 1 Februari 2021.

Perda memuat tiga kewajiban pemerintah terhadap pesantren, yakni pemberdayaan, penyuluhan serta pembiayaan. Dengan perda ini bantuan ke pesantren bisa diberikan secara berkelanjutan seperti pembiayaan SMA/ SMK/ MA. 8.000 lebih pesantren di Jabar terbantu dengan adanya perda ini.

Perda ini juga menunjukan upaya Rindu memupus kesenjangan dan menciptakan kesetaraan untuk pesantren. Dengan Perda Pesantren ini, semua santri dan santriwati di Jabar memiliki hak yang sama untuk difasilitasi negara. 

Kebermanfaatan dan keberpihakan pada keumatan makin kuat lewat One Pesantren One Product (OPOP). Program Jabar Juara Lahir Batin juga memberikan porsi besar pada penguatan syiar agama lewat Satu Desa Satu Hafiz (SADESHA), English for Ulama, hingga Magrib Mengaji lewat capaian yang terukur dan nyata. 

Setelah pesantren, kepemimpinan Rindu kemudian mendudukan DESA sebagai prioritas utama dan episentrum pembangunan. Dengan jumlah penduduk mendekati 50 juta jiwa sebanyak 36,2 juta jiwa penduduk Jabar tersebar di 5.311 desa.

Selain itu, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi paling tinggi ada di wilayah pedesaan. Selama 5 tahun kepemimpinan Rindu, program Jabar Juara juga berhasil mencetak sejarah.

Dari hasil penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kondisi strata desa di Jabar saat ini sebanyak 930 desa berkembang, 2.553 desa maju, dan 1.828 desa mandiri. 

Selama 5 tahun kepemimpinan Rindu berhasil memerdekakan 977 desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi 0.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan penghargaan khusus atas komitmen dan kerja keras Ridwan Kamil mendorong percepatan pembangunan desa. Capaian membanggakan ini datang dari sejumlah inovasi dan kerja kolaboratif seluruh pihak.

Kepemimpinan Rindu juga memberikan perhatian penuh pada kinerja perangkat desa. Selama 5 tahun bantuan keuangan yang telah diberikan pada desa mencapai Rp3,4 triliun.

Catatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Barat, menguatkan hal ini. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dari Pemprov Jabar terus mengalami kenaikan.

Mulai dari Rp17,5 juta per tahun, kemudian naik menjadi Rp22 juta, kemudian naik lagi mencapai Rp25 juta per tahun.

Rindu juga memusatkan program transformasi digital sebagai upaya mengubah wajah Jawa Barat. Salah satunya lewat program Desa Digital yang berupaya mengubah cara berdagang, cara berkomunikasi, memetakan potensi, mempromosikan keunggulan dan keunikan desa melalui sebuah ekosistem digital.

Dalam 5 tahun telah lahir Jabar Super Apps ‘SAPAWARGA’ sebagai platform yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan serta menyampaikan aspirasi. Aplikasi ini sukses membantu proses penanganan bansos Covid-19, perapihan data penerima bantuan korban Gempa Cianjur.

SAPAWARGA juga berkontribusi mengatasi krisis kelangkaan minyak goreng lewat layanan Pemirsa Budiman. Lewat program ini, warga mendapatkan minyak goreng yang terjangkau atau di bawah harga pasar. 

Transformasi Digital di era Rindu juga mengubah tahapan layanan publik di Jawa Barat lebih sederhana dan mudah diakses. Terasa dan Nyata bagi warga adalah tahapan pembayaran pajak kendaraan bermotor via aplikasi SAMBARA di era Rindu berkurang dari 17 tahapan menjadi tinggal 5 tahapan. 

Kemudian, seiring sejalan Transformasi digital juga bergandengan tangan dengan suksesnya Pemprov Jabar melakukan Reformasi Birokrasi.

Pemprov Jabar melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Kinerja ASN dilihat berdasarkan kemampuan atau prestasinya. Jabar merupakan provinsi terbaik dan termaju dalam bidang meritokrasi di seluruh Indonesia.

Program Jabar Juara selanjutnya adalah infrastruktur. Problem ketimpangan dalam pembangunan khususnya terkait aksesibilitas terhadap infrastruktur di pedesaan yang lebih rendah dibandingkan di perkotaan menjadi landasan Rindu menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas. 

Infrastruktur juga berkaitan dengan efisiensi. Jika infrastrukturnya bagus, maka biaya transportasi dan harga komoditas dapat ditekan sehingga produk akan bersaing. Ini adalah jalan menuju kesejahteraan.

Pemprov Jabar memetakan 13 program Jabar Juara yang berkaitan dengan infrastruktur. Yaitu Masjid Juara, Transportasi Juara, Logistik Juara, Gerbang Desa Juara, Kota Juara, Energi Juara, Pariwisata Juara, Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara, Tanggap Bencana Juara, Ekonomi Kreatif Juara, Pasar Juara, dan Petani Juara. Program ini diturunkan dalam puluhan sub program.

Di era Rindu, sejumlah infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional [PSN] tuntas diantaranya Pelabuhan Patimban, Subang, hingga Tol Cileunyi Sumedang Dawuan, Tahap akhir Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, aktivasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka sebagai bandara embarkasi haji 2023.

Jabar Juara juga berupaya mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi lewat penataan ruang serta percepatan pembangunan daerah dengan inovasi Metropolitan Rebana. 

Rebana diproyeksikan memiliki 13 pusat pertumbuhan ekonomi di 7 wilayah di Utara Jawa Barat yakni, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon. 

Di wilayah Selatan, penataan ruang ini diwujudkan lewat konsep ARUMANIS dan Jalur Tengah Selatan. Dua konsep pemerataan lewat tata ruang ini diakui dan diperkuat dengan adanya komitmen Pusat lewat Peraturan Presiden Nomor 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat bagian Selatan. 

Adapun salah satu program unggulan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memberikan pelayanan dasar akan kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat di antaranya adalah program Jalan Mulus (Jamu), yang telah berhasil menangani jalan di Jawa barat sepanjang 713,5 km selama 5 tahun terakhir.

Meski anggaran sempat terganggu penanganan Covid-19, setiap tahunnya program ini memastikan kondisi jalan dan jembatan di Jabar tetap prima.

Pemprov Jabar pun selama 5 tahun ini mewujudkan ragam kebutuhan warga di kabupaten/kota terkait infrastruktur seperti fly over (Depok, Kota Bandung), revitalisasi situ/waduk (Kuningan, Bekasi, Bogor, Depok, Garut, dll), revitalisasi Pasar Juara (Bogor, Sukabumi, Kabupaten Bandung, Cirebon, Kota Cimahi, dll), revitalisasi alun-alun (Cirebon, Majalengka, Sumedang, Sukabumi, Ciamis, Pangandaran, dll).

Kemudian juga ada Masjid Al Jabbar di Gedebage, Kota Bandung. Masjid Al Jabbar adalah mahakarya peradaban kebanggaan Jawa Barat. Setelah hampir 7 tahun dirancang dan dibangun, Masjid Al Jabbar resmi hadir bagi umat.

Kemudian, salah satu capaian penting yang didorong oleh kepemimpinan Rindu adalah peningkatan investasi. Selama 5 tahun terakhir, Jawa Barat mendudukan diri sebagai juara investasi, primadona investasi, destinasi utama investasi. 

Dalam hal lingkungan, penanganan DAS Citarum yang dilakukan oleh Rindu dalam 5 tahun terakhir melalui program Citarum Harum juga menunjukkan progres pesat. 

Indeks Kualitas Air (IKA) DAS Citarum pada tahun 2018 sebesar 33,43 menjadi 51,01 atau dari cemar berat menjadi cemar ringan. Program akan terus berlanjut hingga mencapai angka IKA 60 atau bebas cemar.

Pemulihan air Sungai Citarum ini penting untuk diketahui bukan hanya karena statusnya sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat. Sungai yang memiliki panjang 270 kilometer itu menjadi sumber kehidupan bagi 18 juta warga di 13 kabupaten/kota di Jabar yang dilintasi DAS. Sungai ini juga vital bagi kemakmuran 682.227 hektare lahan di 1.454 desa.

Editor : Zhafran Pramoedya