1 Oktober Diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, Ini Sejarah Kelahirannya

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Setiap tahunnya, Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal 1 Oktober. Dalam riwayatnya, hari tersebut menjadi salah satu yang paling bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Pada sejarah penyematan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, seringkali dikaitkan dengan peristiwa Pengkhianatan G30S PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965.

Baca Juga

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di KBB, Rajiv Ajak Warga Tanamkan Nilai-nilai Dasar Negara

Dilansir dari laman Kemendikbud, pada 1 Oktober 1965 dini hari, telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI.

Meraka yang menjadi korban itu adalah enam pejabat tinggi Angkatan Darat, yaitu Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan), Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen), Brigjen Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik), dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat).

Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Namun, putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Baca Juga

Puluhan Aktivis Berkumpul di Bandung, Siap Awasi Demokrasi Berlandaskan Pancasila dan UUD 45

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Jenazah mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Selain itu, beberapa orang lainnya yang juga turut menjadi korban adalah Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr. J. Leimena), Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Koren 072/Pamungkas, Yogyakarta), dan Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakata).

Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan.

Baca Juga

Bertajuk Pancasila untuk Dunia, Kuatkan Ideologi pada Generasi Muda

Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.

Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan “persatuan nasional”, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan.

Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi Indonesia” dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama “Tribune”.

Baca Juga

Pj Wali Kota Bandung Harap Era Digital Ini Dijadikan Momen Aktualisasi Nilai Pancasila

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Mayjen Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara.

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret.

Dia memerintahkan kepada Soeharto untuk mengambil “langkah-langkah yang sesuai” untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya.

Baca Juga

Nilai-nilai Pancasila Filter Bangsa untuk Tangkal Hoaks di Pilkada Serentak 2024

Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soekarno dipertahankan sebagai Presiden Tituler Diktatur Militer itu sampai Maret 1967.

Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) dan hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuat film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September.

Selan itu, pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makan para pahlawan revolusi di TMP Kalibata.

Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.

Editor : Rizal Fadillah