Puluhan Aktivis Berkumpul di Bandung, Siap Awasi Demokrasi Berlandaskan Pancasila dan UUD 45

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Puluhan aktivis pro demokrasi berkumpul di Bandung, Jawa Barat, dalam rangka silaturahmi dan merespon berbagai perkembangan demokrasi Indonesia pada Sabtu (31/8/2024) di Jl. Pelajar Pejuang 45, Kota Bandung. 

Mereka sepakat membentuk sebuah wadah untuk mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia saat ini yang diberi nama Front Pejuang Demokrasi. 

Baca Juga

Daftar ke KPU KBB, Paslon Edun : "Kalau yang Lain Artis, Kita Aktivis dan Santri"

Hadir dalam kesempatan itu tokoh nasional asal Jawa Barat Tb. Hasanuddin, Aktivis 98 Ari Junaedi (Jakarta) Agung Surya (Bandung) , Atty Somadikarya (Bogor) Abah Ruskawan  (Cianjur), Dadang Romansa (Sumedang), Arina SH, (Purwakarta) dan Aktivis Daerah lainnya dari Priangan  Timur dan Bekasi. 

TB. Hasanuddin yang saat ini masih menjadi anggota Komisi I DPR RI menyatakan, pihaknya akan mengawal demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, hal ini demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasannudin seusai acara silaturahmi Front Pejuang Demokrasi (FPD) di Bandung, Sabtu (31/8/2024). Front Pejuang Demokrasi dibentuk untuk mengawal demokrasi sesuai dengan cita-cita bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga

Diskusi Manifesto Bandung: Rungkadnya Demokrasi Era Jokowi

"Kalau ada demokrasi yang keluar dari itu, kita perbaiki bersama-sama. Jangan ada yang marah, jangan ada yang tersinggung mari kita perbaiki bersama sama,"ucapnya.

Hasannudin juga mengatakan, “Saat ini suara rakyat jarang didengar oleh para pemangku kebijakan. Ia mencontohkan, adanya aturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan akal sehat. Kemudian juga demokrasi tidak harus sesuai dengan voting atau kesepakatan kelompok besar. Sementara minoritas harus taat dan tunduk terhadap keputusan kelompok besar. “Kata Hasanuddin yang pernah menjadi Ajudan Presiden  BJ. Habibie ini. 

"Sebagaimana dinyatakan pada sila ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Seharusnya tidak kemudian semua langsung voting-voting saja," tegasnya.

Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta