Pemerintah Belum Cabut Status Darurat PMK, Pemprov Jabar Maksimalkan Penanganan

Baca Juga

DPRD Beri Catatan Terhadap APBD Jabar 2025

Arifin mengatakan, dengan belum dicabutnya status darurat PMK, penanganan dari Pemprov Jabar juga bisa terus dimaksimalkan. Hal itu juga bisa dimanfaatkan sebagai langkah mitigasi agar tidak ada lonjakan kasus baru PMK. 

"Jawa Barat itu adalah konsumen paling besar untuk daging sapi. Makanya kita di Kota Banjar dengan di Losari, itu dua check point yang kita lakukan," ungkapnya.

Selain pengobatan dan vaksinasi, kata Arifin, Pemprov Jabar turut menjaga lebih ketat alur masuk hewan ternak di wilayah cek poin yang kini ada di dua lokasi perbatasan Jawa Barat, dan Jawa Tengah. 

Baca Juga

Pemprov Jabar Buka 899 Lowongan CPNS 2024, Ini Formasi yang Paling Banyak Dibutuhkan

"Lalu lintas di check point kita juga lakukan pengendalian. Dan alhamdulillah kasus terus menurun. Kasus itu (PMK) kebanyakan masuk ke Jabar karena lalu lintas," katanya.

Dirinya mengklaim, kasus PMK di Jawa Barat sudah mengalami penurunan sejak beberapa bulan kemarin. Kasus yang awalnya diatas 700, kini sudah semakin rendah. Meski begitu daging sapi yang terpapar PMK juga aman dikonsumsi. 

"Mungkin sekarang di bawah 700-an kasus lah ya. PMK itu tidak menular ke manusia. Jadi kalau dipotong itu udah aman untuk dikonsumsi," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah