Tok! Anggaran Pilgub Jabar 2024 Capai Rp1.104 Triliun, Cair dalam Dua Tahap

Baca Juga

BP Tapera, bank bjb dan Pemprov Jabar Targetkan 10.000 Unit Rumah Subsidi 2025

Ummi mengungkapkan, KPU tidak bisa bergerak dan bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Sehingga, KPU membutuhkan support dari semua pihak dalam menyukseskan agenda lima tahunan tersebut, baik dari Pemprov maupun dari DPRD Jabar. 

Dengan demikian, Ummi meminta masukan masukan dari semua pihak tentang tahapan yang dilakukan oleh KPU. Apalagi di tahun 2024, ada dua hajatan demokrasi yang harus digelar yakni Pemilu dan Pilkada 2024. 

"Sebagaimana kita ketahui, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia yang mencapai lebih 35 juta. Makanya kami butuh masukan dari berbagai pihak," imbuhnya.

Baca Juga

Persib Tolak Dana ASN, Sekda Jabar Tegaskan: Murni Sukarela, Bukan dari Dinas

Dengan penandatanganan itu juga, Ummi berharap agar menjadi awal bagi KPU untuk bisa melaksanakan hajatan Pilgub secara transparan, profesional dan sesuai harapan dari masyarakat Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman mengungkapkan, jika nilai dalam kesepakatan tersebut sudah objektif dan akuntabel.

Editor : Zhafran Pramoedya