BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu dan sejumlah tokoh masyarakat menggelar deklarasi bersama bertajuk Jabar Anteng (Aman, Netral, Tenang).
Dalam acara yang berlangsung di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Sabtu (18/11/2023) ini, bertujuan untuk menjaga kondusivitas agar kontestasi Pemilu 2024 berjalan sukses dan lancar.
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin menilai, masyarakat sebagai juri, penentu masa depan bangsa harus dibebaskan untuk memilih dengan hati nurani. Sehingga, Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.
"Siapapun nanti yang mendapatkan amanah dari rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dengan berwibawa. Hasil pemilihan rakyat melalui kontestasi yang berlangsung jujur, adil, tertib, aman dan lancar tanpa menimbulkan perpecahan apalagi permusuhan," ucap Bey.
Oleh karena itu, pihaknya pun mengajak seluruh elemen, untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu 2024 berlangsung damai. Baik pada kontestasi Pilpres, Pileg maupun Pilkada nanti.
"Guna mewujudkan keinginan luhur itu, kita hadir saat ini untuk bersama-sama mendeklarasikan Jabar anteng pada Pemilu 2024," ungkapnya.
Bey mengatakan, deklarasi ini adalah komitmen bersama semua unsur untuk memastikan Pemilu 2024 di Jabar berlangsung damai dan kondusif. Mengingat, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) paling besar di Indonesia, sekitar 35,7 juta pemilih.
Memiliki potensi terjadi friksi, sehingga diharapkan dengan deklarasi Jabar Anteng mampu memberi dampak pada masyarakat agar bersama-sama menjaga, tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas Pemilu 2024.
"Netralitas adalah kunci dalam menjaga integrasi demokrasi. Oleh karena itu, saya bersama Forkopimda menjamin semua elemen akan bersikap netral dan tidak memihak pada Pemilu 2024," katanya.
Maka dari itu, Bey berharap, dengan dimulainya deklarasi Jabar Anteng pada Pemilu 2024 hari ini, dapat mewujudkan Jabar yang netral, aman dan kondusif.
"Saya berharap, deklarasi yang kita laksanakan hari ini menjadi sejarah bagi Jawa Barat. Bersama menjaga kedamaian, kesatuan dan keutuhan bangsa. Kita berharap, deklarasi Jabar Anteng terus bergerak dan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.
Selain itu, Bey dengan tegas mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas. Bila tidak, sanksi sudah dipastikan menanti jika melanggar aturan dan komitmen bersama yang telah ditetapkan.
"Sanksi yang diterapkan mulai ringan, sedang dan berat. Dimulai sanksi administratif hingga pemecatan. Itu ada timnya dari setiap kantor. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat," tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiyagus memastikan, pihaknya telah melakukan mitigasi pengamanan termasuk objek vital seperti KPU dan Bawaslu, guna menghindari kericuhan selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung.
Terlepas dari itu, pihaknya mengaku optimistis, gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Jabar pada tahun depan akan berjalan kondusif dan damai.
"KPU dan Bawaslu jadi bagian objek pengamanan dari kepolisian. Sudah mulai. Yang jelas jadi objek pengamanan nanti pada tahapan berikutnya akan pengamanan lagi khususnya KPU dan Bawaslu," jelasnya.
Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Didi Turmudzi berharap, deklarasi Jabar Anteng dapat menjadi momentum bersama dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan ikhlas dan jujur.
Bukan hanya sebatas seremonial semata, mengingat kontestasi demokrasi ini tidak dimaksudkan hanya pada kepentingan politik sesaat, namun juga menyangkut nasib masa depan bangsa.
Demikian pula ASN, TNI, Polri dan pemangku kepentingan yang menurutnya harus menjaga netralitas dalam menciptakan perhelatan Pemilu 2024 berjalan kondusif.
"Oleh karena itu, Jawa Barat harus dijaga karakternya. Yaitu ramah, toleran. Nilai ini yang harus kita jaga. Intinya kita tokoh masyarakat berharap, pertama kudu menjaga lembur, Jawa Barat jangan sampai terjadi perpecahan," imbuhnya.
"Kita tidak boleh terpengaruh. Kita tetap kondusif, ngajaga lembur, akur jeung dulur, jadi semua sahabat kita. Kita bisa akur, kompak apabila kita itu pada kejujuran, keikhlasan bahwa ini adalah masalah bangsa yang harus kita jaga bersama," tambahnya.
Sepakat dengan koleganya, Dindin S Maulani merasa bersyukur dengan adanya deklarasi Jabar Anteng. Hal ini menjadi bukti bahwa seluruh Jawa Barat mencita-citakan Pemilu 2024 berlangsung, jujur, adil, aman dan netral.
"Negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ekstra melakukan pengamanan," ujarnya.
Kepala Bakesbangpol Jabar, Iip Hidajat menerangkan, deklarasi Jabar Anteng adalah sikap bersama seluruh pihak dimana selanjutnya akan dilakukan sosialisasi, edukasi serta silaturahmi secara pentahelix, dalam mewujudkan Pemilu 2024 berlangsung damai.
"Kegiatan ini akan ada tindaklanjut. Kami laporkan, hari ini hadir 500 orang. Terdiri dari unsur Forkopimda, ASN, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi, komunitas dan media. Semua unsur masyarakat. Jabar harus dipastikan dalam pelaksanaan Pemilu berjalan damai dan kondusif," paparnya.
Di sisi lain, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengungkapkan, logistik Pemilu 2024 pada tahap pertama telah sepenuhnya rampung di 27 kota/kabupaten Jawa Barat. Sementara tahap kedua, maksimal ditenggat pada akhir Desember mendatang.
"Untuk logistik sudah dipastikan 27 kabupaten/kota untuk tahap pertama sudah 100 persen. Meliputi bilik suara dan kotak suara. Tahap kedua (surat suara) sedang berlangsung, karena memang prosesnya belum selesai semua. Belum terdistribusi semua. Tapi dipastikan di akhir Desember itu sudah masuk ke 27 kabupaten/kota semuanya," tuturnya.
Sedang terkait tahapan kampanye, sesuai PKPU Nomor 3 Tahun 2023 telah ditetapkan akan dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari kelak. Alat peraga kampanye (APK) harus dilakukan oleh tim sukses yang telah didaftarkan kepada KPU.
"Besok kita sedang mengundang stakeholder sama partai, karena nanti mereka akan mengusulkan kemudian, KPU menetapkan. Nanti kita akan serahkan kepada partai selaku peserta kemudian kepada teman-teman Bawaslu. Aturannya H-3 selambat-lambatnya tanggal 24 (November) nanti," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah