Rapat APBD Kerap Mangkir, DPRD KBB Minta Pj Bupati Evaluasi Kepala Bapelitbangda

BANDUNG BARAT,Inews Bandungraya.Id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuat surat pernyataan bersama yang ditujukan kepada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif. Ada delapan fraksi yang menyetujui surat tersebut dan menandatangani pernyataan resmi.

Ada sejumlah point yang disampaikan namun salah satu yang jadi perhatian adalah soal tuntutan agar Kepala Bapelitbangda dievaluasi.

Baca Juga

Siapapun Pj Bupati Terpilih, DPRD KBB Tegak Lurus Pada Keputusan Kemendagri

Surat itu ditandatangani, Ketua F-PKS Iman Budiman, F-PDIP H Rahmat Mulyana, F-Gerindra Sundaya, F-Golongan Karya Dadan Supardan, F-PKB H Ade Wawan, F-Demokrat Pither Djuandys, F-PAN K Wahyu, dan F-Nasdem H Didin Rachmat.

"Delapan fraksi DPRD mendesak Pj Bupati segera mengevaluasi kinerja Kepala Bapelitbangda KBB (Rini Sartika)," kata perwakilan Fraksi PKB, Wendi Sukmawijaya, Sabtu 25 November 2023.

Evaluasi tesebut perlu dilakukan Pj Bupati kepada jajarannya untuk menciptakan keharmonisan antara eksekutif dan legislatif. Sebab yang terjadi saat ini dalam beberapa kali pembahasan rapat antara DPRD KBB dengan eksekutif seringkali mengalami deadlock akibat sikap dari Kepala Bapelitbangda.

Baca Juga

Ketua Pansus : 80 Persen Pejabat Hasil Rotasi Mutasi Tak Sesuai Pertimbangan TPK

"Pak Pj Bupati kami beri waktu agar segera mengevaluasi Kepala Bapelitbangda. Jika tidak dilakukan terpaksa kami akan berkirim surat kepada Kemendagri," sambungnya.

Berdasarkan surat gabungan fraksi DPRD KBB yang dikirim kepada Pj Bupati ada beberapa point yang dituliskan.

Seperti dituliskan jika Kepala Bapedalitbangda KBB, Rini Sartika telah mangkir tiga kali berturut-turut tanpa alasan pada rapat laporan evaluasi dan progresif, KUA PPAS 2024, dan pembahasan RAPBD 2023.

Baca Juga

DPRD KBB Setujui Bentuk Pansus Rotasi Mutasi, Bakal Segera Panggil TPK

Tidak hanya itu, disebutkan pula bahwa Rini telah menyebarkan pernyataan yang menyudutkan DPRD pada grup Whatsapp perangkat daerah. Serta diduga menyampaikan pernyataan provokatif yang diduga bisa memberi pengaruh buruk soal kinerja DPRD.

Atas hal tersebut, gabungan fraksi DPRD KBB meminta kepada Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif agar tidak melibatkan Kepala Bapeltibangda Rini Sartika dalam pembahasan dan penyusunan Rancangan APBD dan agenda rapat-rapat lainnya dengan DPRD KBB.

Informasi yang beredar persoalan ini dipicu oleh pembahasan anggaran di APBD KBB yang salah satunya menyangkut anggaran DPRD. Bahkan ada rekaman suara dalam rapat resmi yang merupakan sikap saling serang antara salah seorang dewan dengan Kepala Bapelitangda Rini Sartika.

Baca Juga

Carut Marut Rotasi Mutasi Pejabat di KBB, P4KBB Desak DPRD Bentuk Pansus

Saling bentak dengan nada tinggi terdengar dalam rekaman tersebut, bahkan saling menyudutkan. Terutama dari anggota dewan yang terus mencecar Rini Sartika.

Informasinya Rini bersikukuh dan on the track agar APBD KBB yang saat ini defisit menjadi sehat. Caranya melalui pemangkasan anggaran-anggaran yang dianggap tidak prioritas, termasuk anggaran dewan.

Namun dewan bersikukuh agar anggaran mereka tetap bisa dicairkan. Ini disinyalir karena mereka akan menghadapi momen masa kampanye Pileg mulai 28 November 2023 sehingga dipastikan membutuhkan logistik besar.

Baca Juga

Inilah DCS DPRD KBB yang Telah Ditetapkan KPU Bandung Barat untuk Pemilu 2024

Terkait dengan permasalahan dan isi surat dari gabungan fraksi tersebut, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Bapedalitbangda KBB, Rini Sartika, belum memberikan keterangan resmi soal sikapnya atas protes yang dilakukan delapan fraksi di DPRD KBB tersebut. (*)

Editor : Rizki Maulana