Bawaslu Jabar Ajak Kopri Jadi Pengawas Partisipatif pada Pemilu 2024

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menggandeng Kopri PKC PMII Jawa Barat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Tahapan Kampanye Pemilu 2024 yang berlangsung di Gedung Sekoper Cinta, Jl. Turangga No.25, Kota Bandung, Sabtu (16/12/2023).

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, lewat kegiatan ini pihaknya mengajak kader-kader Kopri untuk berperan aktif sebagai pengawas partisipatif pada Pemilu 2024 nanti.

Baca Juga

Bawaslu Jabar Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Korps HMI Wati

“Kegiatan sore hari ini memang spesial kami undang adalah kader-kader Kopri PKC se-Jawa Barat untuk mau mengambil posisi sebagai pengawas partisipatif dan tidak hanya selesai menjadi pengawas partisipatif tapi juga mereka harus mampu menjadi pemilih yang cerdas karena ini kan hubungannya untuk Pemilu 2024,” ucap Nuryamah.

Nuryamah menilai, pemilih yang cerdas adalah mereka yang memang mampu untuk menghentikan segala kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi pada pemilu mendatang.

“Karena Jawa Barat ini kan masuk pada rawan tinggi yang ini memang perlu kolaborasi dari semua masyarakat dari semua OKP, tentu juga seluruh lapisan masyarakat dan segmen-segmen masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga

Bawaslu Jabar Temukan 10.989 Orang Meninggal Dunia Masih Masuk DPS

Nuryamah mengakui, sejauh ini pihaknya pun telah melakukan aksi-aksi pencegahan seperti dalam bentuk sosialisasi, naskah dinas, pojok pengawasan, dan lain sebagainya.

“Tetapi ternyata itu masih ada kekurangan-kekurangan sehingga pencegahan-pencegahan tersebut terus kita lakukan, makanya kegiatan seperti ini terus kita gulirkan tentu upayanya adalah bagaimana caranya masyarakat aware terhadap Pemilu 2024,” katanya.

Khusus untuk para kader Kopri ini, kata Nuryamah, mereka mengambil peran untuk ikut menjadi pengawas partisipatif di setiap tahapan pemilu seperti praktik politik uang, hoaks, isu sara dan lain sebagainya mereka mampu menghentikan itu semua.

Baca Juga

Diikuti 100 Peserta, Bawaslu Jabar Gelar P2P Demi Tingkatkan Pencegahan Pelanggaran Pilkada

“Dan ketika mereka menumukan dugaan pelanggaran, mereka juga aware dan mau melaporkan ke kita ke Bawaslu, tentu juga harus melengkapi formil materilnya, karena memang perbedaan masyarakat dengan Bawaslu, masayarakat ini kan hanya mampu sampai dengan pengawasan, pemantau juga hanya mampu sampai dengan pengawasan, tetapi kami di Bawaslu punya mahkota yaitu penegakan keadilan Pemilu,” tuturnya.

Menurut Nuryamah, penegakkan keadilan pemilu itu kan dua konsep, pertama dari temuan penyelenggara, dan kedua dari laporan masyarakat. Karena itu, pihaknya berharap, kader Kopri ini memaksimalkan peran sebagai pengawas partisipatif.

“Saya berharap temen-temen Kopri ini bisa menjadi pengawas partisipatif, peran menjadi pelapor, tentu juga peran melindungi hak-hak pilih dari semua lapisan masyarakat, tentu juga karena ini bagian dari tanggung jawab bersama,” katanya.

Baca Juga

Bawaslu Jabar Gelar Forum Warga, Tingkatkan Peran Perempuan dalam Pengawasan Pilkada 2024

Nuryamah menyebut, tidak ada rekrutmen khusus untuk menjadi seorang pengawas partisipatif. Hanya saja, mereka harus mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).

“Ini cukup kita berikan sosialisasi, pas mereka memiliki pemahaman mereka harus mampu menyampaikan kembali kepada masyarakat lebih banyak lagi,” imbihnya.

“Harapannya tidak hanya konteksnya temen-temen yang ada disini, tapi sahabat-sahabat disini juga menginformasikan kepada kader-kader yang lainnya, sehingga semakin masif, semakin banyak orang yang paham terkait regulasi Pemilu 2024,” tambahnya.

Baca Juga

Bawaslu Jabar Temukan Puluhan Ribu Pemilih TMS, Minta KPU Daerah Tinjau Ulang Coklit

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Yayu Meida Putri mengatakan, acara ini bertepatan dengan hari lahir Kopri yang ke-56. Menurutnya, Kopri sendiri merupakan organisasi pemantau sah dari Pemilu 2024.

“Jadi kolaborasi sosialisasi Kopri ini untuk mengingatkan kembali kepada Kopri, aktivis-aktivis perempuan, agar lebih berperan aktif dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024,” ucap Yayu.

Yayu pun berharap, dengan adanya kolaborasi ini dapat membuka ruang yang lebih luas khususnya bagi perempuan di Indonesia dalam ruang publik. Bukan hanya soal pemilu tapi juga ruang masuk ke legislatif, dan ruang-ruang politik lainnya.

“Jadi kami berharap perempuan itu tidak di judge hanya sebagai makhluk Tuhan yang berada di ruang lingkup rumah ranah domestik tapi perempuan pun mampu masuk ke ranah-ranah publik, dimana kemampuan perempuan setara dengan laki-laki saat ini di ranah publik,” tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah