Nyaleg dan Miliki KTA Parpol, BKD Pecat Tidak Hormat Tiga ASN Disdik Jabar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mencatat, ada tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar yang diberhentikan tidak hormat. Sebab, mereka kedapatan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) salah satu partai politik.

Kepala BKD Jabar, Sumasna mengatakan, ketiga ASN yang dipecat merupakan seorang guru. Mereka hendak maju sebagai caleg di DPRD kabupaten/kota, namun lupa soal aturan netralitas ASN. 

Baca Juga

Pemprov Jabar Buka 899 Lowongan CPNS 2024, Ini Formasi yang Paling Banyak Dibutuhkan

"Mereka lupa bahwa ASN itu tidak boleh pegang KTA Partai, maka setelah daftar kemudian ada bukti bahwa yang bersangkutan sudah punya KTA partai, itu kita sampaikan ke BKN dan BKN merekomendasikan yang bersangkutan diberhentikan tidak hormat," ucap Sumasna, Rabu (28/2/2024).

Bukan hanya itu, BKD Jabar juga menemukan satu ASN yang melakukan pelanggaran dengan memposting salah satu paslon Capres-Cawapres 2024 di media sosial pribadinya. Atas perbuatannya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan untuk diberikan hukuman.

"Jadi sebelumnya sudah dilaporkan oleh bawaslu bahwa hal itu melanggar netralitas, dan akhirnya KASN turun menilai ada pelanggaran dan itu di tingkat hukum, akhirnya direkomendasi hukuman sedang," ungkapnya.

Baca Juga

Kejar Target Net Zero Emission, Pemprov Jabar Bakal Terapkan Friday Car Free di Daerah

Sumasna menjelaskan, hukuman sedang tersebut bisa berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan kenaikan gaji berkala atau penurunan pangkat. 

Sementara itu, Plh Asda III Setda Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko mengatakan, berdasarkan laporan dari BKD Jabar, pelanggaran ASN di lingkungan Pemprov Jabar sangat kecil. 

"Bahwa rapat di Bali sudah diumumkan Jawa Barat punya pelanggaran netralitas kecil sekali, kita punya 46.000 pegawai provinsi dan 300.000 pegawai ASN kabupaten kota, tapi pelanggarannya sangat minim," kata Hening. 

Baca Juga

DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati Perubahan APBD 2024

Hening mengungkapkan, angka pelanggaran administratif ini jumlahnya sekitar 20 kasus, jika dibandingkan dengan jumlah ASN Jabar angka itu menurutnya kecil. Evaluasi juga mencatat ada pelanggaran yang dikenai sanksi peringatan terkait postingan di sosial media ASN yang menunjukan ketidaknetralan. 

"Seolah-olah mendukung dan tidak netral. Tapi yang namanya netralitas itu harus bersih dan lepas dari semua nggak ada keterlibatan memihak salah satu, baik untuk Pilegnya atau Pilpres-nya," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah