KASN Beri Sanksi Tegas 143 ASN Karena Tak Netral saat Pemilu 2024

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar netralitas ASN selama pemilu 2024. 143 diantaranya telah diberikan sanksi tegas.

Hal tersebut dikatakan Asisten KASN 2 pengawasan bidang penerapan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan netralitas ASN Maria Ivonne Tarigan di gedung Sate, Bandung, Rabu(28/02/2024).

Baca Juga

Diduga Tak Netral, Lurah Cigadung Bakal Dilaporkan ke Bawaslu Kota Bandung

“Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN,” Katanya. 

Maria menuturkan sejauh ini, pihaknya telah memberikan sanksi kepada 143 ASN dari 400 ASN yang melanggar. Hal tersebut, sudah direkomendasikan KASN agar dijatuhkan sanksi oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) masing-masing Instansi. 

“itu udah udah banyak yang dijatuhi sanksi itu bahkan juga  sesuai aturan main itu  pejabat Pembina kepegawaiannya atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus Menindaklanjuti,  alhamdulillah juga  angkanya sudah cukup baik  PPK itu Menindaklanjuti rekomendasi KASN, itu untuk nasional yah bukan Jabar, ” tuturnya

Baca Juga

44.175 ASN Jabar Pecahkan Rekor Pemakaian Sarung Tenun Terbanyak

Dikatakan Maria, ada dua jenis sanksi yang diberikan kepada para ASN, yakni sanksi hukuman disiplin sedang dan berat.

Lebih lanjut dirinya menerangkan bahwa untuk sanksi berat itu ada dua kategori, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) terkait disiplin ASN. 

“Kalau berat itu ada kategori  sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN, salah satunya misalnya penurunan jabatan seperti itu ya kemudian sampai mungkin pemberhentian Dengan hormat,” terangnya. 

Baca Juga

Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak, Sekda Herman Ingatkan Kembali Netralitas ASN

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN didominasi keberpihakan ASN di media Sosial. Kebanyakan ASN melakukan keberpihakan dengan cara melalui like, comment, share dan seterusnya. 

“Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh  pusat itu masuk di dalam pelanggaran,” ungkapnya. 

Selain itu dirinya mengungkap bahwa, dari data yang diterima oleh pihaknya bahwa, wilayah Sulawesi banyak ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. 

Baca Juga

ASN Disdik Jabar Tandatangani Pakta Integritas, Komitmen Tata Kelola Pemerintahan

“Jadi ya hampir semua Sulawesi itu, ada Sulawesi Tenggara yang cukup tinggi, itu mungkin yah sementara,” Pungkasnya. (*)

Editor : Abdul Basir