Urgensi Lembaga Penyiaran, KPID Dorong Aturan Media Berbasis Internet
Selasa, 09 Juli 2024 | 13:22 WIB
-
Abbas Ibnu Assarani
Baca Juga
Puncak Hari Penyiaran Nasional di Bandung Rencananya Dihadiri Presiden Jokowi
"Kebebasan OTT yang tidak terkontrol dan ketidak adilan dalam persaingan menjadi permasalahan serius bagi pemerintah dan harus diatasi," jelasnya.
Ketika disinggung siapa yang bisa melakukan pengawasan OTT ini, Erwin menjelaskan, pengawasan lintas sektoral hingga KPI bisa melakukan pengaturan asalkan diberikan kewenangan lebih.
"KPI perlu diberikan kewenangan lebih, agar bisa mengatur demokrasi bisa berjalan baik," pungkasnya. (*)
Editor: Abdul Basir
Bandung Raya
2 tahun lalu
KPID Jabar Awasi Konten Negatif di Lembaga Penyiaran
Bandung Raya
2 tahun lalu
Regulasi Penyiaran Melalui Media Berbasis OTT Harus Diperketat
Bandung Raya
2 tahun lalu
KPID Jabar: Lembaga Penyiaran Masih Jadi Sumber Informasi Terpercaya saat Pilkada
Bandung Raya
2 tahun lalu
Pilkada Serentak, Lembaga Penyiaran Diminta Beri Edukasi Politik ke Masyarakat
Bandung Raya
2 tahun lalu
KPID Jabar Ingatkan Kembali Netralitas Lembaga Penyiaran di Pilkada Serentak
Bandung Raya
2 tahun lalu
KPID Paparkan Hasil Riset Politik Penyiaran di Jabar Tahun 2024
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
6 jam lalu
Perkuat Kontingensi Bencana, FK Unjani Kolaborasi dengan Pemkot Cimahi dan BNPB
News
9 jam lalu
Sungai Citepus Dayeuhkolot Tertutup Gunung Sampah, Warga Tuntut Tanggung Jawab Pemkot Bandung
News
10 jam lalu
Tujuh Laga Bentrok dalam 20 Hari, Persib Siapkan Rotasi Total di Bulan Oktober
News
11 jam lalu
Buka-bukaan di Rakorda Bandung, Joko Widodo Pamer KTA PSI
News
11 jam lalu
Struktur Tuntas 100 Persen, Joko Widodo Sentil Kader PSI Bandung: Jangan Cuma Pajangan
News
12 jam lalu