Mendagri Minta Pemda di Jabar Tak Melulu Andalkan Dana Transfer dari Pusat

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta, Pemerintah Daerah di Jawa Barat untuk tidak membuat birokrasi berbelit yang membuat masyarakat frustrasi.

begitu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar, yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).

Baca Juga

Taati Aturan dan Jaga Etika Demokrasi, Farhan Turun Langsung Copot APK

"Makanya dibentuk mulai dari mal pelayanan publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan diperkenalkan. Bank daerah Jabar ini salah satu bank yang paling sehat di Indonesia, otomatis juga bisa menjadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu," kata Tito.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah di Jabar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

"Dari realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua, di atas nasional dari segi belanja rata-rata juga di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional," ucapnya.

Baca Juga

KPU Mulai Distribusikan Logistik Pilkada ke 30 Kecamatan di Kota Bandung

Tito mengungkapkan, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menghidupkan sektor swasta. 

"Bukan hanya (pengusaha) besar, (pengusaha) sedang kemudian menengah, kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro ini, semua kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup," ungkapnya.

Tito menilai, jika sektor riil swasta hidup, maka secara otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak pun akan meningkat menjadi PAD. 

Baca Juga

BKM Ingin Hidup Kembali, Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat

"Sementara yang saya lihat, hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer, yaitu pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi yang lainnya kalah dengan dana transfer," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah di Jabar juga jangan terlalu mengandalkan dana transfer daerah dari pusat. Sebab, jika pendapatan pusat berkurang otomatis akan dipotong untuk daerah.

"Kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, nanti habis untuk belanja pegawai gaji dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang enggak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanjanya, belanja juga jangan dihabisin di akhir tahun saja, tapi dibuat per tiga bulan target, empat bulan target, uang yang beredar di masyarakat harus ada," terangnya.

Baca Juga

Pemkot Bandung Bakal Revitalisasi Taman Ciujung Jadi Pusat Olahraga dan Rekreasi

Tito menyebut, uang yang beredar di masyarakat saat ini dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. 

"Angka konsumsi rumah tangga itu kontributor utama angka pertumbuhan ekonomi, kalau konsumsi rumah tangganya turun, maka pertumbuhan ekonominya melambat nantinya," tandasnya.

Editor : Rizal Fadillah